Dewan Perwakilan dan Senat Maine menyetujui LD 307 pekan ini, yang memberlakukan moratorium terhadap pusat data baru dengan kebutuhan daya 20 megawatt atau lebih hingga setidaknya Oktober 2027. Rancangan undang-undang yang melarang persetujuan negara bagian maupun lokal untuk fasilitas semacam itu kini menunggu tindakan dari Gubernur Janet Mills di tengah kekhawatiran nasional terkait melonjaknya permintaan energi dari infrastruktur AI.
Dewan Perwakilan mengesahkan RUU tersebut dengan perolehan suara 79-62, diikuti oleh persetujuan Senat dengan suara 21-13. Partai Demokrat yang menguasai kedua kamar berpendapat bahwa penangguhan ini memberikan waktu untuk mengembangkan regulasi yang menangani penggunaan energi dan air yang tinggi oleh pusat data, serta membentuk dewan khusus untuk menilai dampak dan merekomendasikan kebijakan. Sponsor utama, Rep. Melanie Sachs (D), menyebut pengalaman negara bagian lain—seperti Virginia dan Texas—sebagai 'peringatan', dan mendesak Maine untuk memastikan 'kerangka regulasinya dapat memenuhi tuntutan saat ini.'
Partai Republik menentang RUU tersebut, dengan memperingatkan adanya potensi hilangnya investasi. Sen. Matt Harrington (R) menyebutkan proyek-proyek potensial di Sanford dan Jay yang bernilai 'miliaran dolar.' Gubernur Mills sempat meminta pengecualian untuk situs di Jay yang berada di bekas pabrik kertas, namun hal itu dihilangkan dari versi final. Kantornya menolak berkomentar; ia memiliki waktu 10 hari untuk menandatangani, memveto, atau membiarkan RUU tersebut menjadi undang-undang.
Maine menampung sekitar 10 pusat data kecil, tanpa ada pusat data hyperscaler besar yang memicu penentangan di tempat lain. Pendukung seperti Sarah Woodbury dari Maine Conservation Voters memuji langkah tersebut di tengah penolakan lokal. Pusat data di AS mengonsumsi lebih dari 50 gigawatt tahun lalu, melebihi permintaan puncak di New England.
RUU ini sejalan dengan penolakan nasional terhadap pembangunan cepat pusat data AI, menyusul penundaan akibat tarif, kelangkaan peralatan, dan penentangan masyarakat di bawah pemerintahan Trump. Hal ini mencerminkan usulan penangguhan di negara bagian seperti Indiana, Michigan, Minnesota, dan Illinois, serta kota-kota termasuk Denver dan Dallas. Tarif listrik Maine yang tinggi menjadikannya preseden potensial, dengan adanya seruan federal bipartisan untuk pengawasan dari para senator Warren, Sanders, Hawley, dan perwakilan Ocasio-Cortez.
