Polri bentuk Satgas ASRI untuk lingkungan kerja bersih

Polri membentuk Satgas ASRI di seluruh lingkungannya untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Langkah ini mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas 2026 tentang Gerakan Indonesia ASRI. Kepala Divisi Humas Polri menekankan pentingnya aksi nyata dalam menjaga lingkungan.

Polri telah membentuk Satgas ASRI, yang merupakan singkatan dari Aktif, Sehat, Ramah, dan Indah, di seluruh lingkungan institusinya. Inisiatif ini bertujuan menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan kerja, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada Taklimat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Gerakan nasional Indonesia ASRI, yang berarti Aman, Sehat, Resik, dan Indah, difokuskan pada penciptaan lingkungan bersih dan tertata.

Irjen Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri, menyatakan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan ASRI bukan hanya slogan. "Pesan yang ingin ditegaskan adalah kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui aksi nyata, dimulai dari hal-hal sederhana dan dari tempat kita bekerja setiap hari," katanya.

Satgas ini dipimpin oleh Irjen Polisi Kalingga Raharja, Kakorbinmas Baharkam Polri, dan berlaku dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek di seluruh Indonesia. Polri menetapkan petunjuk wajib, termasuk pembersihan lingkungan oleh personel satu jam sebelum tugas, kerja bakti mingguan di mako, sinergi dengan masyarakat untuk membersihkan fasilitas umum, serta langkah ramah lingkungan seperti mengurangi plastik sekali pakai dan menghemat energi serta air.

Irjen Isir menambahkan bahwa gerakan ini harus menjadi budaya kerja Polri, sejalan dengan arahan presiden agar birokrasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Polri berperan sebagai teladan dalam pelestarian lingkungan mulai dari internal.

Artikel Terkait

Indonesian National Police officials conducting a press conference in Jakarta to clarify police placements in ministerial positions following a court ruling.
Gambar dihasilkan oleh AI

Polri jelaskan 300 anggota duduki jabatan manajerial di kementerian

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan bahwa sekitar 300 anggotanya menduduki jabatan manajerial di kementerian dan lembaga, sementara total 4.351 personel termasuk peran pendukung. Penjelasan ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang mengharuskan polisi aktif mundur dari jabatan sipil. Penempatan dilakukan atas permintaan resmi dan keputusan presiden.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat berisi delapan poin utama kepada pimpinan TNI dan Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada 9 Februari 2026. Ia menekankan sinergi kedua aparat, kesiapsiagaan membantu rakyat, dan dukungan terhadap program pemerintah. Acara ini dihadiri lebih dari 600 pimpinan tinggi untuk pertama kalinya di istana.

Dilaporkan oleh AI

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran pada Januari 2026, tidak hanya di tingkat wilayah tetapi juga pejabat utama (PJU) Markas Besar (Mabes) Polri. Perombakan ini melibatkan 85 personel melalui dua surat telegram, termasuk pengangkatan Irjen Pol Johnny Eddizon Isir sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Mutasi ini bertujuan untuk penyegaran organisasi dan pembinaan karier.

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menyebut kematian pelajar inisial AT akibat penganiayaan oknum Brimob di Tual, Maluku, sebagai noda bagi institusi Polri. Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap fungsi penanganan Polri untuk mencegah kasus serupa. Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan penyelidikan tegas.

Dilaporkan oleh AI

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa anggota Polri aktif harus mengundurkan diri atau pensiun untuk menduduki jabatan sipil. Keputusan ini menghapus ketentuan penugasan melalui Kapolri untuk jabatan tidak relevan dengan tugas kepolisian. Pemerintah dan Polri menyatakan akan menghormati dan menindaklanjuti putusan tersebut.

Pascabencana banjir dan longsor di Aceh Tamiang, berbagai pihak berkolaborasi untuk memulihkan layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pertamina mendukung RSUD Muda Sedia dengan suplai energi dan air bersih, sementara pemerintah mengerahkan relawan ASN dan Praja IPDN untuk membersihkan fasilitas publik. Aktivitas pasar mulai ramai, menandakan geliat ekonomi yang pulih.

Dilaporkan oleh AI

Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan pentingnya aksi nyata dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim saat menyampaikan sambutan di Climate Action Plan Coaching Clinic di Jakarta pada 9 Februari 2026. Ia mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai forum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah. Dadang menyoroti perlunya rencana kerja dengan target waktu jelas, bukan sekadar pertemuan seremonial.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak