Mahkamah Agung AS diharapkan akan mendengar argumen dalam Trump v. Slaughter, sebuah kasus yang menguji wewenang presiden untuk memberhentikan anggota lembaga independen. Sengketa ini berpusat pada apakah Presiden Donald Trump dapat secara sah memberhentikan anggota Komisi Perdagangan Federal Rebecca Slaughter, sebuah keputusan yang dapat memiliki implikasi luas bagi keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan Kongres.
Kasus yang dikenal sebagai Trump v. Slaughter digambarkan dalam bahan sumber yang tersedia sebagai sengketa Mahkamah Agung yang sedang ditunda mengenai kekuasaan pemberhentian presiden di lembaga independen, melibatkan Komisaris Komisi Perdagangan Federal (FTC) Rebecca Slaughter. Karena akses langsung ke artikel Slate yang dikutip diblokir, beberapa detail prosedural seperti tanggal pengajuan yang tepat, putusan pengadilan tingkat bawah, dan jadwal internal Mahkamah tidak dapat dikonfirmasi secara independen dari sumber tersebut.
Yang jelas dan dapat diverifikasi secara historis adalah bahwa FTC dibentuk oleh Kongres pada 1914 sebagai lembaga independen. Dipimpin oleh lima komisaris, tidak lebih dari tiga di antaranya boleh dari partai politik yang sama, dan mereka menjabat masa jabatan tujuh tahun yang bergantian. Menurut undang-undang, komisaris hanya dapat diberhentikan oleh presiden karena “ketidakefisienan, pengabaian tugas, atau penyalahgunaan jabatan,” sebuah perlindungan yang ditegakkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya pada 1935 dalam Humphrey’s Executor v. United States.
Sengketa saat ini dibingkai pada latar belakang tersebut. Komentator melaporkan bahwa Trump v. Slaughter menanyakan apakah presiden dapat memberhentikan komisaris FTC di luar dasar “karena sebab” yang ditetapkan undang-undang berdasarkan interpretasi luas Pasal II. Menurut laporan tersebut, kasus ini dipandang sebagai kendaraan yang dapat mengundang Mahkamah untuk meninjau ulang atau mempersempit Humphrey’s Executor dan memperluas kendali presiden atas lembaga independen.
Di balik kontroversi ini adalah teori eksekutif unitaris, yang menyatakan bahwa Konstitusi menempatkan seluruh kekuasaan eksekutif pada presiden dan oleh karena itu memberikan presiden wewenang luas untuk mengarahkan dan, jika diperlukan, memberhentikan pejabat eksekutif. Pendukung menunjuk pada perdebatan awal yang dikenal sebagai “Keputusan 1789,” di mana anggota Kongres Pertama membahas apakah presiden sendirian dapat memberhentikan sekretaris urusan luar negeri. Kritikus, termasuk banyak sarjana kontemporer, berargumen bahwa Konstitusi memungkinkan Kongres untuk menyusun lembaga dan memberikan perlindungan masa jabatan kepada pejabat tertentu yang membatasi pemberhentian sesuka hati.
Praktik historis mencerminkan kedua aliran tersebut. Sementara presiden telah lama memberhentikan banyak pejabat eksekutif sesuka hati, Kongres juga telah menciptakan serangkaian badan independen atau kuasi-independen yang anggotanya menikmati perlindungan masa jabatan. Contoh awal termasuk komisi dan dewan multi-anggota di mana kekuasaan pemberhentian presiden dibatasi oleh undang-undang. Selama abad ke-19, tokoh berpengaruh seperti Hakim Joseph Story dan Senator Daniel Webster membahas kemampuan Kongres untuk membentuk negara administratif, dan pada abad ke-20 dan 21 Kongres berulang kali mendirikan lembaga independen dengan ketentuan pemberhentian karena sebab. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari pemahaman yang didukung Mahkamah Agung dalam Humphrey’s Executor dan kasus-kasus berikutnya.
Analis hukum mencatat bahwa hasil dari Trump v. Slaughter dapat memengaruhi berbagai entitas federal yang pemimpinnya saat ini menikmati perlindungan karena sebab. Putusan yang secara signifikan memperluas wewenang pemberhentian sesuka hati dapat memungkinkan presiden untuk mengganti kepala lembaga dengan lebih bebas dan mengubah tingkat kemandirian yang saat ini dijalankan oleh badan tersebut. Beberapa diskusi dalam perdebatan yang lebih luas telah berfokus pada apakah institusi tertentu, seperti Federal Reserve, mungkin diperlakukan secara berbeda atau dikecualikan karena peran khas mereka dalam kebijakan ekonomi, meskipun cara Mahkamah menangani perbedaan tersebut tetap tidak pasti.
Karena catatan prosedural lengkap dan kalender internal Mahkamah Agung untuk Trump v. Slaughter tidak dapat diverifikasi secara publik dari sumber yang diberikan, status tepat kasus—seperti tanggal argumen lisan yang tepat atau perintah sementara apa pun—tidak dapat dinyatakan secara definitif di sini. Yang dapat dikatakan dengan yakin adalah bahwa kasus ini merupakan bagian dari pertarungan yang lebih luas dan berkepanjangan mengenai ruang lingkup kendali presiden atas negara administratif dan kekuatan berkelanjutan dari Humphrey’s Executor.