Kantor Manajemen Personalia AS telah mengajukan draf perjanjian kerahasiaan (NDA) di seluruh instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk pegawai federal saat ini maupun yang baru direkrut, seiring dengan upaya pemerintahan Trump yang semakin intensif untuk membendung kebocoran informasi sensitif.
Kantor Manajemen Personalia (OPM) pada hari Selasa merilis pemberitahuan yang diusulkan untuk meminta komentar publik mengenai draf perjanjian kerahasiaan (NDA) yang ditujukan untuk digunakan di seluruh instansi pemerintah federal. Pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa templat ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan pengakuan karyawan atas kewajiban hukum yang ada untuk melindungi “informasi non-publik, rahasia, atau kepemilikan” yang diperoleh melalui pekerjaan mereka, sambil tetap mempertahankan pengungkapan yang diizinkan oleh hukum, termasuk laporan pelapor pelanggaran (whistleblower) yang dilindungi. Dalam menjelaskan usulan tersebut, OPM mengutip apa yang mereka gambarkan sebagai pengungkapan tidak sah baru-baru ini yang terkait dengan perencanaan penegakan hukum imigrasi dan rincian operasional terkait tindakan AS di luar negeri, termasuk penggerebekan di Venezuela. OPM berpendapat bahwa kebocoran semacam itu dapat membahayakan petugas penegak hukum dan personel militer. OPM membingkai upaya ini sebagai langkah untuk menstandardisasi cara instansi memastikan para pekerja memahami kewajiban kerahasiaan, daripada membuat batasan baru pada pengungkapan yang sah. Usulan tersebut dijadwalkan akan diterbitkan dalam Federal Register pada hari Rabu dan meminta masukan mengenai masalah-masalah termasuk kategori informasi yang tidak diklasifikasikan apa yang harus dicakup oleh NDA tersebut dan bagaimana instansi harus menangani kasus di mana karyawan menolak untuk menandatanganinya.
