Yusril pastikan deportasi warga palestina murni kasus pidana

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menegaskan deportasi Abdul Karim Raeq Miqdad ke Siprus tidak terkait dukungan Indonesia terhadap Palestina.

Dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, Yusril menyatakan Abdul Karim, warga Palestina berusia 41 tahun, ditangkap di Tangerang pada 16 Juli lalu setelah red notice Interpol diterbitkan. Ia dideportasi ke Siprus pada 17 Juli karena diduga terlibat kejahatan terorganisasi lintas negara.

Yusril menjelaskan Abdul Karim bukan ulama maupun aktivis Gaza. Ia telah menetap di Indonesia selama tiga tahun terakhir, menikah, dan memiliki anak serta bergerak di bidang bisnis. Pemerintah telah meminta jaminan dari Siprus agar tidak menyerahkan Abdul Karim kepada Israel.

Indonesia tetap berkomitmen mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sejak 1948. Kasus ini murni urusan penegakan hukum individual dan tidak mencerminkan sikap negara terhadap rakyat Palestina.

Artikel Terkait

News illustration of Israeli interception of Gaza flotilla with detained Indonesians and flags, representing Indonesia's condemnation.
Gambar dihasilkan oleh AI

Indonesia condemns israel interception of gaza flotilla

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

The Indonesian government strongly condemned Israeli forces for intercepting the Global Sumud Flotilla in international waters near Cyprus on Monday. Several Indonesian nationals including journalists were among those detained in the incident.

Taufik Hidayat (30) was arrested by a joint team from West Java Regional Police on Tuesday night, 23 June 2026, in Griya Pesona housing complex, Ciparay, Bandung Regency.

Dilaporkan oleh AI

President Prabowo Subianto received a phone call from Palestinian President Mahmoud Abbas on Monday evening to discuss recent developments in Palestine.

Somalia's Deputy Prime Minister Jibril Haji Abdirashid has rejected claims that he posed a security threat during his recent trip to Kenya. In a statement issued on June 28 he dismissed the allegations as false and baseless.

Dilaporkan oleh AI

The government wants to make it mandatory for prosecutors to seek deportation of foreigners who commit crimes with penalties stricter than fines. The proposal faces criticism from the opposition and the Prosecutors' Authority, but Migration Minister Johan Forssell defends it as necessary to protect crime victims.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak