Gubernur provinsi kalimantan timur rudy mas'ud memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru senilai rp 8,49 miliar yang dibeli melalui apbd perubahan 2025. Keputusan ini diambil setelah polemik di media sosial dan konsultasi dengan lembaga pengawas negara. Mobil tersebut belum digunakan dan akan dikembalikan ke penyedia.
Gubernur provinsi kalimantan timur, rudy mas'ud, secara resmi memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru yang diadakan melalui apbd perubahan 2025, dengan nilai rp 8,49 miliar. Kendaraan jenis range rover 3.0 lwb autobiography phev p460e ini sempat menjadi sorotan karena kegaduhan di media sosial.
Kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) kaltim, muhammad faisal, menyatakan bahwa keputusan ini mencerminkan kepekaan gubernur terhadap dinamika sosial di benua etam. "Bapak gubernur mencermati masukan dari kemendagri, kpk, dan bpk. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan," ujar faisal di samarinda, minggu.
Mobil tersebut diserahkan pada 20 november 2025, tetapi masih berada di kantor badan penghubung kaltim di jakarta dan belum pernah digunakan di kalimantan timur. Gubernur memerintahkan kuasa pengguna anggaran (kpa) dan pejabat pembuat komitmen (ppk) untuk memproses pengembaliannya. Proses administrasi pembatalan dimulai sejak jumat lalu, dan penyedia cv afisera samarinda dilaporkan kooperatif.
Berdasarkan mekanisme hukum, dana rp 8.499.936.000 harus disetorkan kembali ke kas daerah dalam waktu maksimal 14 hari setelah unit diterima kembali. Akibatnya, rudy mas'ud akan menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan dinas. "Keputusan ini adalah bukti nyata komitmen pemprov kaltim terhadap prinsip good governance. Bapak gubernur berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat. Bagi beliau, menjaga integritas dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah," tambah faisal.
Langkah ini diharapkan mengakhiri polemik yang sempat memanas di ruang publik.
