Departemen Dalam Negeri AS mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan mengembalikan dana hampir $1 miliar kepada TotalEnergies untuk dua kontrak sewa ladang angin lepas pantai yang tidak terpakai di Samudra Atlantik. Sebagai gantinya, perusahaan asal Prancis tersebut berkomitmen untuk menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek minyak dan gas yang sudah berjalan di Teluk Meksiko dan Texas. Para kritikus menyebut kesepakatan ini tidak transparan dan tidak perlu.
Pada hari Senin, Departemen Dalam Negeri di bawah pemerintahan Presiden Trump mengungkapkan rencana untuk mengembalikan hampir $1 miliar kepada TotalEnergies, sebuah perusahaan multinasional minyak asal Prancis. Perusahaan tersebut telah membayar jumlah itu selama masa pemerintahan Biden untuk hak sewa pengembangan ladang angin lepas pantai di lepas pantai New York-New Jersey Bight di Samudra Atlantik. TotalEnergies tidak melakukan pembangunan aktif di lahan sewa tersebut, dan pemerintahan Trump, yang telah menghentikan lelang angin lepas pantai baru serta menentang proyek-proyek semacam itu, memberikan kompensasi kepada perusahaan tersebut untuk melepaskan hak sewanya. Pengembalian dana tersebut setara dengan nilai sewa dan akan mendukung investasi TotalEnergies yang sedang berjalan pada anjungan minyak di Teluk Meksiko serta fasilitas gas alam cair di Texas, keputusan yang sebelumnya telah difinalisasi oleh perusahaan. CEO TotalEnergies, Patrick Pouyanné, menyatakan, “kami meyakini ini adalah penggunaan modal yang lebih efisien.” Elizabeth Klein, mantan kepala Biro Manajemen Energi Laut di bawah pemerintahan Biden, mengkritik pengaturan tersebut sebagai “kesepakatan pintu belakang yang dilakukan tanpa transparansi, tanpa proses publik, dan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap pelanggan di negara bagian yang telah merencanakan penggunaan angin lepas pantai tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.” Hannes Pfeifenberger dari Brattle Group berpendapat bahwa langkah ini dilakukan untuk menghindari potensi tuntutan hukum, mengingat TotalEnergies membayar harga premium—sekitar empat kali lipat dari harga biasanya—untuk sewa tersebut. Ia mencatat, “[Departemen Dalam Negeri Trump] mungkin akan bertanggung jawab atas ganti rugi jika pengembang angin lepas pantai menuntut pemerintah karena telah menjual lahan sewa namun kemudian mempersulit proses perizinan.” Para ahli seperti Klein menekankan bahwa kesepakatan ini tidak secara permanen menggagalkan proyek angin lepas pantai, karena pemerintahan di masa depan masih dapat menyewakan kembali area tersebut. Pembicaraan Senat mengenai reformasi perizinan terus berlanjut tanpa hambatan, dengan anggota Senat dari Partai Demokrat, Sheldon Whitehouse, mengatakan bahwa kemajuan tetap stabil dan pemerintah belum mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memblokir proyek-proyek angin lainnya.
