Hampir dua bulan setelah meluncurkan draf aturan pada 5 Maret yang mengizinkan jaksa agung meninjau keluhan etika terhadap pengacara DOJ sebelum tindakan dewan pengacara negara bagian diambil, Departemen Kehakiman menghadapi perdebatan yang semakin sengit. Dengan Pam Bondi yang tidak lagi menjabat sebagai jaksa agung dan Todd Blanche yang menjabat sebagai pelaksana tugas, para pejabat menyebut adanya peningkatan pengajuan yang bermotif politik—dengan mencontohkan kasus yang melibatkan Bondi, Ed Martin, dan Drew Ensign—sementara para kritikus mengecam aturan tersebut karena dianggap melemahkan pengawasan negara bagian serta Amendemen McDade-Murtha.
Aturan yang berjudul "Review of State Bar Complaints and Allegations Against Department of Justice Attorneys" ini akan memberi wewenang kepada jaksa agung untuk meminta peninjauan pendahuluan atas keluhan yang diajukan ke dewan pengacara negara bagian terhadap pengacara DOJ saat ini atau mantan pengacara DOJ atas perilaku resmi, dengan Kantor Tanggung Jawab Profesional (Office of Professional Responsibility) menangani pemeriksaan internal. Mengacu pada proposal awal bulan Maret, DOJ berargumen bahwa aturan ini melindungi pengacara dari pelecehan aktivis di tengah perintah eksekutif Trump mengenai pelanggaran pemerintah.
Contoh kasus termasuk keluhan terhadap mantan Jaksa Agung Pam Bondi (Florida), pengacara grasi Ed Martin (D.C.), dan litigator imigrasi Drew Ensign, dari kelompok seperti Lawyers Defending American Democracy. Bondi, yang memimpin saat pengumuman proposal tersebut, diberhentikan pada 2 April; Plt. Jaksa Agung Blanche diharapkan akan meresmikannya, meskipun DOJ menolak memberikan komentar kepada NPR.
Para kritikus seperti Michael Frisch dari Georgetown menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap Amendemen McDade-Murtha tahun 1998 yang mengamanatkan kepatuhan etika negara bagian bagi jaksa federal. Susan Carle dari American University melihat adanya campur tangan berlebihan pemerintah federal. American Bar Association dan Jaksa Agung dari Partai Demokrat sependapat dengan pandangan tersebut.
Para pendukung, termasuk 14 Jaksa Agung negara bagian dari Partai Republik dan America First Legal, mendukung pendekatan federal yang seragam guna menyeimbangkan peran negara bagian tanpa menghambat advokasi DOJ.
