Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat pleno pada 9-10 Desember 2025 di Jakarta untuk menetapkan pejabat ketua umum. Rapat ini muncul di tengah konflik internal yang melibatkan pemecatan Gus Yahya dan isu tata kelola keuangan. Undangan resmi telah diterbitkan pada 2 Desember 2025.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghadapi ketegangan internal yang memuncak dengan rencana rapat pleno Syuriyah. Undangan resmi nomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 diterbitkan pada 2 Desember 2025 oleh Sekretariat PBNU, ditandatangani Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Rapat dijadwalkan di Hotel Sultan, Jakarta, mulai pukul 19.00 WIB pada 9-10 Desember 2025, ditujukan kepada seluruh struktur seperti Mustasyar, Syuriyah, A’wan, Tanfidziyah, ketua lembaga, dan badan otonom pusat.
Wakil Rais Syuriyah KH Sarmidi Husna membenarkan undangan tersebut. "Injih (iya benar)," ujarnya saat dikonfirmasi pada 4 Desember 2025. Rapat mengacu pada Pasal 14 Anggaran Dasar NU, Pasal 58 Anggaran Rumah Tangga, serta Perkum Nomor 10/2025 tentang Rapat, 13/2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, 14/2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal, dan Peraturan PBNU 01/X/2023.
Latar belakang konflik melibatkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, yang menghadapi desakan mundur atas indikasi pelanggaran tata kelola keuangan. Audit internal 2022 mengungkap aliran dana Rp100 miliar ke rekening PBNU yang dikelola eks Bendahara Umum Mardani Maming, diduga TPPU. Sarmidi menyebut ini sebagai pertimbangan pemberhentian Gus Yahya, meski audit awalnya bersifat internal dan kini viral.
Gus Yahya menyatakan siap diperiksa. "Ya kita nunggu juga. Kalau ada yang memeriksa silakan saja gitu lho," katanya pada 4 Desember 2025. Ia menekankan kepatuhan hukum PBNU dan menunggu proses aparat, sambil menolak tuduhan tanpa dasar.
Sebelumnya, pada 3 Desember 2025, Gus Yahya menjelaskan rotasi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari Sekjen PBNU karena 80-an SK tertunda lebih dari setahun dan ketidakhadiran sejak jadi Menteri Sosial. Gus Ipul dipindah ke Ketua Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media, sebagai bagian transformasi organisasi di tengah polemik kepemimpinan.
