Mahkamah Konstitusi

The Constitutional Court has ruled that procedural delays cannot be used to reject asylum applications, ensuring all claims are evaluated on their merits.

Rabu, 24 Juni 2026 Dilaporkan oleh AI

The Constitutional Court rejected several provisions of the Protected Schools Project promoted by the José Antonio Kast government. The norm prohibiting clothing that prevents facial identification survived scrutiny, except for the religious exception.

Spain's Constitutional Court plenary has decided to maintain the suspension of a law modifying the institutional participation of unions and employer groups in the Murcia Region. The Government appealed it in October 2025 for invading state competencies and removing the parity principle in subsidies. The suspension will last until a final ruling.

Kamis, 19 Februari 2026 Dilaporkan oleh AI

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwenang memproses laporan terkait pencalonan Adies Kadir sebagai Hakim MK. Keputusan ini berdasarkan kesimpulan Komisi III DPR, sementara Ketua MKMK menolak membuka isi laporan untuk menjaga independensi. Laporan tersebut diajukan oleh 21 akademisi dan praktisi hukum atas dugaan pelanggaran etik.

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini menghapus ketentuan yang sebelumnya memungkinkan penugasan dari Kapolri. Para pakar memperingatkan dampak potensial terhadap lembaga seperti BNN dan kementerian.

Kamis, 13 November 2025 Dilaporkan oleh AI

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggota Polri aktif harus mengundurkan diri atau pensiun untuk menduduki jabatan sipil. Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ini diucapkan pada 13 November 2025 dan menuai berbagai respons dari pakar, DPR, serta Polri. Keputusan ini menghapus celah hukum dalam UU Polri 2002.