Mahkamah Konstitusi

Ikuti
Illustration of Constitutional Court Magistrate Carlos Camargo proposing to suspend the economic emergency decree, with business support and presidential concern.
Gambar dihasilkan oleh AI

Magistrate Camargo proposes suspending economic emergency

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Constitutional Court Magistrate Carlos Camargo filed a ponencia to provisionally strike down the economic emergency decree issued by the Government on December 22, 2025. He argues that it fails to meet constitutional requirements for a sudden and unforeseeable crisis, aiming to prevent irreversible effects while the case is decided on merits. Business groups like Fenalco and the National Business Council back this view, while President Gustavo Petro warns of a fiscal crisis if suspended.

Spain's Constitutional Court plenary has decided to maintain the suspension of a law modifying the institutional participation of unions and employer groups in the Murcia Region. The Government appealed it in October 2025 for invading state competencies and removing the parity principle in subsidies. The suspension will last until a final ruling.

Dilaporkan oleh AI

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak berwenang memproses laporan terkait pencalonan Adies Kadir sebagai Hakim MK. Keputusan ini berdasarkan kesimpulan Komisi III DPR, sementara Ketua MKMK menolak membuka isi laporan untuk menjaga independensi. Laporan tersebut diajukan oleh 21 akademisi dan praktisi hukum atas dugaan pelanggaran etik.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggota Polri aktif harus mengundurkan diri atau pensiun untuk menduduki jabatan sipil. Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ini diucapkan pada 13 November 2025 dan menuai berbagai respons dari pakar, DPR, serta Polri. Keputusan ini menghapus celah hukum dalam UU Polri 2002.

Dilaporkan oleh AI

Two Constitutional Court magistrates have dissented from the acquittal of Miguel López for the 2016 murder of his mother-in-law. In particular votes, they argue the decision sends a 'perturbing message' and deprives prosecutors of a fair trial. The case has gone through multiple judicial levels after an initial verdict was destroyed.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak