Pemerintah siapkan satgas mitigasi untuk isu PHK Tokopedia

Pemerintah mengakui tekanan industri nasional di tengah isu PHK Tokopedia dan akan memanggil manajemen perusahaan untuk klarifikasi.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan belum menerima pembaruan informasi terkait kabar PHK di Tokopedia per Sabtu, 4 Juli 2026. Ia menegaskan Satgas Mitigasi PHK bersama Kemenaker telah disiapkan untuk mengantisipasi dampaknya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan Kemnaker akan segera mengundang manajemen Tokopedia. Langkah ini diambil untuk mendengar kondisi riil di lapangan meski belum ada laporan resmi.

Susiwijono menjelaskan industri menghadapi tekanan dari sisi input dan output akibat konflik geopolitik serta melemahnya permintaan ekspor. Indeks PMI manufaktur Indonesia telah bergeser ke fase kontraksi.

Artikel Terkait

Finance Minister Purbaya inviting global investors at a conference in Indonesia.
Gambar dihasilkan oleh AI

Purbaya invites global investors and follows mining royalty delay

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa invited global investors to Indonesia while introducing the P2SP task force mechanism to resolve business obstacles.

Indonesia's Ministry of Manpower has recorded 8,389 workers facing layoffs from January to March 2026, led by West Java province.

Dilaporkan oleh AI

Uncertainty over mining permit extensions in the past six months has affected around 15,000 workers and residents in East Kalimantan.

The Finance Ministry announced on June 17 plans to roll out sector-specific job support measures for manufacturing, construction, agriculture and fisheries amid ongoing economic fallout from the Middle East crisis.

Dilaporkan oleh AI

Indonesia's Minister of Communications and Digital, Meutya Hafid, called on young people, especially university graduates, to safeguard the country's digital space amid the post-truth era. She highlighted their role as agents of digital literacy and ambassadors for the PP Tunas regulation to protect children from risky content. The remarks were made in Jakarta on April 26, 2026.

The Indonesian government is pushing a single-window export policy to boost competitiveness in global commodity trade including palm oil and mining.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak