Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri, bersama Bupati Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin malam, 9 Maret 2026. Total 13 orang diamankan terkait dugaan korupsi proyek di Pemkab Rejang Lebong. Sembilan di antaranya, termasuk kedua pejabat tersebut, dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berlangsung pada Senin malam, 9 Maret 2026, menargetkan dugaan korupsi terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong. Awalnya, hanya Bupati Muhammad Fikri Thobari yang dilaporkan ditangkap, tetapi kemudian terungkap bahwa Wakil Bupati Hendri juga ikut diamankan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Selasa, 10 Maret 2026. "Ya, salah satu juga diamankan," katanya kepada wartawan. Total ada 13 orang yang ditangkap, yang sempat menjalani pemeriksaan awal di Polres Kepahiang dan Polresta Bengkulu. Dari jumlah itu, sembilan orang diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, termasuk Bupati, Wakil Bupati, tiga aparatur sipil negara (ASN), dan empat pihak swasta.
"Satu bupati, kemudian wakil bupati. Dan juga, tiga orang lainnya dari ASN di wilayah Pemkab Rejang Lebong. Kemudian, empat orang lainnya adalah pihak swasta," ujar Budi. Tim KPK juga menyita barang bukti berupa dokumen, perangkat elektronik, dan uang tunai. Wakil Ketua KPK Fitroh Nurcahyanto membenarkan penangkapan Bupati dengan mengatakan, "Benar, Bupati Rejang Lebong."
Pemeriksaan intensif masih berlangsung, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menentukan status hukum para tersangka. Budi menambahkan bahwa detail kronologi, konstruksi kasus, dan nilai proyek akan diumumkan kemudian.
Menanggapi maraknya OTT terhadap bupati, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak evaluasi antara DPR dan pemerintah. "Kita harus sama-sama evaluasi... Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas," katanya. Ia menekankan pentingnya kesadaran akuntabilitas untuk mencegah korupsi di daerah.
