Dramatic illustration of KPK probing Sudewo's team eight in Pati corruption case, showing investigators with bribe money, documents, and maps.
Dramatic illustration of KPK probing Sudewo's team eight in Pati corruption case, showing investigators with bribe money, documents, and maps.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK dalami peran tim delapan Sudewo dalam kasus korupsi Pati

Gambar dihasilkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami komunikasi antara mantan Bupati Pati Sudewo dan Ketua DPRD setempat terkait isu pemakzulan, serta peran tim delapan dalam pengondisian proyek dan pemilu. Pemeriksaan saksi dilakukan pada 24 Februari 2026 untuk mengungkap dugaan pemerasan jabatan desa dan suap proyek kereta api. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan pada 19 Januari 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Pati Sudewo. Pada 24 Februari 2026, penyidik memeriksa Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) terkait komunikasi dengan Sudewo soal isu pemakzulan kepala daerah. "Dari pihak DPRD ya, diperiksa atau didalami terkait dengan percakapan ataupun komunikasi yang dilakukan saudara SDW dengan pihak di DPRD, khususnya mengenai rencana atau isu pemakzulan yang waktu itu bergulir," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain itu, KPK menduga Sudewo mengatur proyek di Kabupaten Pati melalui tim delapan, yang merupakan tim suksesnya. "Diduga ada pengondisian yang dilakukan oleh Tim Delapan atas perintah saudara SDW," kata Budi Prasetyo. Pemeriksaan saksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pati, termasuk Kepala Dinas Riyoso (RYS), dilakukan untuk menelusuri proyek-proyek yang terlibat. "Tentu penyidik masih terus menelusuri dan mendalami ya, proyek-proyek apa saja yang diduga dilakukan pengondisian," tambahnya.

KPK juga memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra sebagai saksi, untuk menjelaskan susunan tim sukses Sudewo-Risma dalam Pilkada 2024. "Menjelaskan susunan timses Sudewo-Risma dalam Pilkada Kabupaten Pati, serta hal-hal lain terkait proses tersebut," jelas Budi Prasetyo. Penyidik mendalami peran tim delapan terhadap Risma dan Ketua KPU Pati Supriyanto dalam pemilihan kepala daerah.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, yang menangkap Sudewo. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan empat tersangka pemerasan jabatan perangkat desa: Sudewo (SDW), Abdul Suyono (YON), Sumarjiono (JION), dan Karjan (JAN). Sudewo juga ditetapkan tersangka suap pembangunan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan.

Artikel Terkait

Courtroom scene of former regent Sudewo denying extortion charges in Semarang court
Gambar dihasilkan oleh AI

Former Pati Regent Sudewo Denies Rp2.49 Billion Extortion Charges at First Hearing

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Former Pati Regent Sudewo denied extortion charges against prospective village officials during his first hearing at the Semarang Corruption Court on Monday (15/6/2026). Prosecutors from the KPK accused Sudewo and three village heads of illegally collecting Rp2.49 billion.

Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) has named Tulungagung Regent Gatut Sunu Wibowo and his aide Dwi Yoga Ambal as suspects in an alleged corruption extortion case in Tulungagung Regency, East Java, following a sting operation. KPK Enforcement Deputy Asep Guntur Rahayu said the designation was based on sufficient evidence. The suspects are detained from April 11 to 30, 2026.

Dilaporkan oleh AI

Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) conducted a sting operation (OTT) in Tulungagung, East Java, arresting 16 people including Regent Gatut Sunu Wibowo. This marks the 10th OTT in 2026. KPK has 24 hours to determine the legal status of those detained under the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) has named two private sector individuals as new suspects in the 2023-2024 hajj quota corruption case, bringing the total to four. The new suspects are PT Maktour Operations Director Ismail Adham and Kesthuri Association Chairman Asrul Aziz Taba. KPK alleges eight hajj travel agencies affiliated with Asrul profited illicitly up to Rp40.8 billion.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak