BRI bagikan dividen interim Rp20,6 triliun pada 15 Januari 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membagikan dividen interim tunai sebesar Rp20,6 triliun atau Rp137 per saham pada Kamis, 15 Januari 2026. Dari jumlah tersebut, Rp11 triliun disetorkan kepada negara sebagai pemegang saham mayoritas. Pembagian ini mencerminkan kinerja keuangan solid BRI hingga September 2025.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengumumkan pembagian dividen interim tunai untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp20,6 triliun, yang dibayarkan pada 15 Januari 2026. Pengumuman ini disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 17 Desember 2025, dengan tanggal pencatatan (recording date) pada 2 Januari 2026 untuk pemegang saham yang berhak.

Dari total dividen, Rp11 triliun dialokasikan untuk Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas, sementara sisanya dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham publik. Pembagian ini didasarkan pada laba bersih konsolidasian BRI per 30 September 2025, yang mencapai Rp41,23 triliun.

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyatakan, “Melalui pembayaran dividen interim ini menjadi bukti nyata kinerja solid BRI serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan.” Ia menambahkan, “Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional.”

Proses pembagian telah mematuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan OJK, dan Anggaran Dasar Perseroan. Langkah ini menegaskan komitmen BRI dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham sambil mendukung pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional.

Artikel Terkait

Indonesian Minister Maman Abdurrahman announcing the increased KUR credit ceiling at a press conference, with charts and optimistic attendees.
Gambar dihasilkan oleh AI

Pemerintah tingkatkan plafon KUR menjadi Rp320 triliun pada 2026

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Pemerintah Indonesia meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp320 triliun untuk tahun 2026, menghapus batasan frekuensi pengambilan pinjaman, dan menetapkan bunga flat 6 persen. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pengajuan KUR di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan, sambil mengakui adanya oknum bank yang masih meminta jaminan tersebut.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp 9,3 triliun atau Rp 100 per saham. Keputusan ini ditetapkan oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada 18 Desember 2025. Pembagian ini disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Dilaporkan oleh AI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendirikan Posko Mudik BRImo 2026 di lima rest area ruas tol Jakarta-Jawa untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2026. Posko ini beroperasi 17-25 Maret 2026 dengan berbagai fasilitas seperti layanan kesehatan dan promo khusus.

Banco de Brasília (BRB) missed the March 31 deadline to release its 2025 balance sheet, heightening uncertainty over billion-dollar losses from Banco Master operations. The delay, due to an ongoing forensic audit, marks the second consecutive miss and draws scrutiny from the Central Bank. Shareholders will vote on capital increase on April 22.

Dilaporkan oleh AI

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat pada pembukaan perdagangan Selasa pagi, 3 Februari 2026, menjadi sekitar Rp16.762 per dolar AS, naik 36 poin atau 0,21 persen dari hari sebelumnya. Penguatan ini dipengaruhi rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2025 mencapai US$41,05 miliar. Selain itu, inflasi bulanan Januari 2026 tercatat deflasi 0,15 persen, meski secara tahunan mencapai 3,55 persen.

At the shareholders' assembly, Grupo Cibest's CEO Juan Carlos Mora defended the Banistmo sale as a strategy to optimize capital and focus on more profitable businesses. Shareholders approved $4.3 trillion in dividends, a 15% increase from last year.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait APBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan ini muncul akibat potensi kenaikan defisit APBN melebihi 3 persen karena lonjakan harga minyak dunia imbas perang di Timur Tengah. Hal ini disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 13 Maret 2026.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak