Bank bjb memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Acara ini berlangsung pada 17 Desember 2025 di Balai Kartini, Jakarta, untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan di kementerian tersebut.
Bank bjb kembali menunjukkan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Kemenko Kumham Imipas). Penandatanganan dilakukan pada Rabu, 17 Desember 2025, di Balai Kartini, Jakarta, sebagai bentuk kolaborasi untuk memperluas sinergi kelembagaan.
Hadir dalam acara tersebut Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, serta Direktur Konsumer dan Ritel, Nunung Suhartini, beserta jajaran manajemen. Dari pihak kementerian, dihadiri Menteri Koordinator Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan Sekretaris Kementerian R. Andika Dwi Prasetya, serta timnya. MoU ditandatangani oleh Ayi Subarna dan R. Andika Dwi Prasetya, yang menjadi payung hukum untuk pengembangan produk dan jasa layanan perbankan di lingkungan kementerian.
Selain itu, PKS terkait fasilitas kredit karyawan ditandatangani oleh Nunung Suhartini dan Sekretaris Kemenko Kumham Imipas. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui akses layanan keuangan yang lebih mudah dan kompetitif. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama sebelumnya sejak April 2025, di mana bank bjb menyalurkan pembayaran Tunjangan Kinerja kepada 247 pegawai hingga September 2025 secara lancar dan tepat waktu.
Keberhasilan tersebut membangun kepercayaan untuk memperluas ruang lingkup kerja sama menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan, mendukung optimalisasi layanan keuangan serta kinerja bisnis bank bjb melalui kolaborasi saling menguntungkan.
