Ojk geledah kantor pt masi atas dugaan manipulasi pasar modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT MASI di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Maret 2026. Penggeledahan ini bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana di pasar modal, termasuk manipulasi IPO dan transaksi semu. Dua tersangka telah ditetapkan dalam kasus yang terjadi sejak 2020 hingga 2022.

Pada Rabu, 4 Maret 2026, tim penyidik OJK dan Bareskrim Polri tiba di kantor PT MASI yang berlokasi di District 8 Treasury Tower, kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal, menurut siaran pers OJK.

Dugaan pelanggaran meliputi manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Secara spesifik, hal ini terkait ketidaklaporan afiliasi penerima fixed allotment dalam initial public offering (IPO), serta laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Penyidik juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 undang-undang yang sama, melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, dieksekusi oleh enam operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham PT BEBS di pasar reguler meningkat hingga sekitar 7.150 persen. Kasus ini terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 dan melibatkan Sdr. ASS sebagai beneficial owner PT BEBS, Sdr. MWK sebagai mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, menyatakan, "Kami dari OJK dan Bareskrim Polri melakukan kegiatan penyidikan yaitu penggeledahan. Penggeledahan di PT MA." Ia menambahkan bahwa praktik insider trading dan perdagangan semu tidak diperbolehkan di pasar modal.

Dalam proses penyidikan, OJK telah memeriksa 25 saksi dari PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, nominee, dan pihak terkait lainnya. Dua tersangka, yaitu Saudara AS dan Saudara M, telah ditetapkan dan kasus sedang dalam proses penyelesaian. OJK menegaskan tindakan ini untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia. OJK juga berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

Sejumlah penyidik terlihat keluar dari gedung membawa beberapa dus dan satu koper, yang diduga sebagai barang bukti.

Artikel Terkait

KPK agents arresting Depok court judges in bribery sting operation at Emeralda Golf Tapos golf course, with bribe money visible.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK arrests Depok court judges in land execution bribery case

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) conducted a sting operation on February 5, 2026, targeting Depok District Court officials over alleged bribery to expedite land dispute execution covering 6,500 square meters in Tapos subdistrict. Five individuals were named suspects, including the chief and deputy chief judges. The Rp850 million bribe transaction occurred at Emeralda Golf Tapos.

Indonesia's Criminal Investigation Agency has named five individuals as suspects in two alleged capital market crime cases involving PT Minna Padi Asset Management and PT Narada Asset Management. The cases involve collusion in stock trading and insider trading that harm investors. Investigators have examined dozens of witnesses and frozen assets worth hundreds of billions of rupiah.

Dilaporkan oleh AI

The Directorate of Special Economic Crimes at Bareskrim Polri has handed over stage I files in the alleged fraud case of PT Dana Syariah Indonesia to public prosecutors at the Attorney General's Office. Three suspects are detained on charges of embezzlement and money laundering causing Rp2.4 trillion in losses. Police also seized assets worth Rp300 billion, including offices and land.

Polda Metro Jaya has detained two former employees of the Ministry of Agriculture suspected in a Rp5.94 billion corruption case involving travel funds. The arrests took place in South Sumatra on March 9 and 10, 2026. The case originated from a complaint by the ministry accompanied by a BPKP audit.

Dilaporkan oleh AI

Prosecutors raided the Seoul office of Daishin Securities on Tuesday over suspicions of stock price manipulation involving a company executive. The high-ranking official is accused of colluding with a price-rigging ring to manipulate a KOSDAQ-listed company's stock early last year. The brokerage reported the suspect to police following an internal audit and is fully cooperating with authorities.

Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) suspects more than one money collector per subdistrict in Pati Regency, Central Java, in a corruption case involving extortion for village official positions that ensnares former Regent Sudewo. Investigators are probing the background of 601 vacant positions and the budgeting for their salaries from village funds. Examinations of the acting regent and several witnesses aim to clarify the process.

Dilaporkan oleh AI

Indonesia's Financial Services Authority (OJK) plans a special policy to revise the Financial Services Information System (SLIK) to support the 3 million houses program for low-income people. OJK Commissioner Chair Friderica Widyasari Dewi said they will set a credit information threshold and speed up data updates. The policy is expected to be announced next week.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak