Bareskrim serahkan berkas tiga tersangka kasus fraud PT DSI ke Kejagung

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyerahkan berkas tahap I kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung. Tiga tersangka ditahan atas dugaan penggelapan dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian Rp2,4 triliun. Selain itu, polisi menyita aset senilai Rp300 miliar termasuk kantor dan tanah.

Pada Rabu sekitar pukul 12.00 WIB, tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri mengirimkan berkas perkara tahap I kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada tim jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung RI. "Pada Rabu sekira pukul 12.00 WIB, tim penyidik telah mengirimkan hasil penyidikan yang telah dikemas dalam berkas perkara kepada tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung RI (tahap I),” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak, pada Kamis, 12 Maret 2026.

Berkas tersebut melibatkan tiga tersangka: TA (Taufiq Aljufri) sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI; MY sebagai mantan Direktur PT DSI, pemegang saham, serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari; serta ARL sebagai Komisaris dan pemegang saham PT DSI. Ketiganya diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pembuatan pencatatan laporan palsu, serta pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat menggunakan proyek fiktif pada periode 2008–2015. Total kerugian diperkirakan Rp2,4 triliun, dan tersangka ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

Jaksa penuntut umum akan meneliti berkas selama tujuh hari untuk kelengkapan formil dan materiil. Sementara itu, penyidik menyita aset bergerak seperti satu unit kendaraan roda empat dan dua unit roda dua milik PT DSI. Aset tidak bergerak mencakup tiga unit kantor di Jakarta Selatan, satu ruko di Buncit Jakarta Selatan, tanah dan bangunan 11.576 meter persegi di Kabupaten Bekasi, tanah kosong 401 meter persegi di Jakarta Selatan, tanah kosong sekitar 5,3 hektare di Bandung Jawa Barat, serta tanah dan bangunan sekitar 5.480 meter persegi di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang sedang diproses. “Sudah status quo dalam proses penyitaan,” kata Ade Safri Simanjuntak.

Penyidik juga menyita 683 sertifikat hak milik (SHM)/sertifikat hak guna bangunan (SHGB) sebagai aset piutang, uang tunai Rp2,1 miliar, memblokir 31 rekening senilai Rp4 miliar, dan 13 rekening deposito senilai Rp18,8 miliar. Total nilai aset yang diamankan sementara sekitar Rp300 miliar. Penelusuran aset akan dilanjutkan untuk pengembangan penyidikan terhadap calon tersangka tambahan dan korporasi PT DSI guna pemulihan kerugian korban.

Artikel Terkait

KPK agents arresting Depok court judges in bribery sting operation at Emeralda Golf Tapos golf course, with bribe money visible.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK arrests Depok court judges in land execution bribery case

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) conducted a sting operation on February 5, 2026, targeting Depok District Court officials over alleged bribery to expedite land dispute execution covering 6,500 square meters in Tapos subdistrict. Five individuals were named suspects, including the chief and deputy chief judges. The Rp850 million bribe transaction occurred at Emeralda Golf Tapos.

Polda Metro Jaya has detained two former employees of the Ministry of Agriculture suspected in a Rp5.94 billion corruption case involving travel funds. The arrests took place in South Sumatra on March 9 and 10, 2026. The case originated from a complaint by the ministry accompanied by a BPKP audit.

Dilaporkan oleh AI

Indonesia's Criminal Investigation Agency has named five individuals as suspects in two alleged capital market crime cases involving PT Minna Padi Asset Management and PT Narada Asset Management. The cases involve collusion in stock trading and insider trading that harm investors. Investigators have examined dozens of witnesses and frozen assets worth hundreds of billions of rupiah.

Former Transport Minister Budi Karya Sumadi testified remotely in the ongoing corruption trial over DJKA railway projects at Medan District Court, denying allegations of tender rigging and fund collection. This follows KPK's investigation, where he was summoned multiple times earlier in 2026.

Dilaporkan oleh AI

Deputy Chair of DPR RI's Commission III, Rano Alfath, has urged Polri to thoroughly investigate the alleged assault by Brimob member Bripda MS on madrasah student Arianto Tawakal (14) in Tual, Maluku, which resulted in his death. National Police Chief Listyo Sigit Prabowo expressed anger over the incident and promised uncompromising legal proceedings. Maluku Regional Police assured that the ethics trial and criminal investigation will proceed quickly and transparently.

Indonesia's Attorney General's Office raided the Ombudsman RI building and a commissioner's home over alleged obstruction in a cooking oil case involving three corporations. The search relates to convicted defendant Marcella Santoso and the corporations' civil lawsuit. The case stems from a 2025 corruption trial on crude palm oil exports.

Dilaporkan oleh AI

Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK) addresses the state bribing state phenomenon in a corruption case involving rogue Depok District Court judges and PT Karabha Digdaya employees. The sting operation occurred on February 5, 2026, in Depok, West Java, related to land dispute handling. KPK emphasizes focus on malicious intent and agreements among the perpetrators.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak