Wamenhaj minta calon petugas haji copot gelar selama diklat

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta peserta diklat calon petugas haji 2026 untuk mencopot gelar mereka selama pelatihan dan bertugas di Tanah Suci. Pernyataan ini disampaikan di hadapan lebih dari 1.600 peserta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Tujuannya adalah menerapkan konsep 'pemutihan' status sosial untuk hierarki pelayanan yang lebih baik.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya meninggalkan ego keakuan bagi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) calon petugas haji 2026. Di hadapan lebih dari 1.600 peserta diklat Penyelenggara Haji Indonesia (PPIH) Arab Saudi 1447 H/2026 Masehi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, ia meminta mereka mencopot gelar, pangkat, dan jabatan yang dimiliki.

"Hari ini ego keakuan saudara-saudara sekalian saya lihat sudah terkubur dalam. Sudah nggak ada itu yang mengaku orang sudah S3, dokter, atau profesor. Jabatan-jabatan yang anda bawa dari luar itu hari ini terkubur," ujar Wamenhaj.

Menurutnya, di dalam asrama, segala atribut sosial tidak berlaku, dan hierarki yang dominan adalah hierarki pelayanan. Seorang pejabat tinggi atau guru besar universitas pun memiliki kewajiban sama: melayani jamaah, termasuk menggendong dan membantu lansia serta yang berisiko tinggi. Wamenhaj mengapresiasi kerendahan hati peserta yang melepas ego pribadi demi tugas mulia.

Ia memperkenalkan konsep "Satu Keluarga", di mana rekan seperjuangan dianggap saudara tanpa memandang latar belakang. "Kita semuanya berkumpul di sini sebagai satu keluarga, yaitu keluarga petugas haji. Di luar nanti mereka punya pangkat masing-masing, tapi di sini ketika kita bertugas bareng-bareng, kita satu keluarga," kata Wamenhaj.

Filosofi ini diharapkan memperkuat kerja sama tim di Arab Saudi, menghindari sekat birokrasi, dan memastikan koordinasi lancar saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Semua demi kenyamanan jamaah haji.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto vows to lower hajj costs at Nahdlatul Ulama centennial event in Malang.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo bertekad turunkan biaya haji di acara NU Malang

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro peringatan satu abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, pada 8 Februari 2026. Di hadapan ribuan ulama dan nahdliyin, ia berkomitmen membangun Kampung Haji di Mekkah untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi jamaah Indonesia.

Para peserta Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 mengikuti jalan santai 5K sebagai penutup pelatihan peraturan baris berbaris (PBB) selama enam hari. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, turut serta dengan semangat tinggi. Acara ini bertujuan meningkatkan disiplin dan kekompakan petugas untuk musim haji 2026.

Dilaporkan oleh AI

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tegas tentang berhaji dengan cara halal. Ia menekankan bahwa menggunakan uang korupsi untuk haji adalah haram dan harus diingatkan terus-menerus. Pernyataan ini disampaikan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 26 Januari 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU, Aizzudin Abdurrahman, berperan sebagai perantara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji. KPK mengklaim memiliki bukti aliran uang terkait kasus ini, meskipun Aizzudin membantah menerima dana apa pun. Kasus ini melibatkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun dan telah menjerat dua tersangka utama.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta dalam kasus korupsi kuota haji periode 2023-2024, sehingga total tersangka menjadi empat orang. Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Aziz Taba. KPK menduga delapan biro travel haji yang terafiliasi dengan Asrul meraup untung tidak sah hingga Rp40,8 miliar.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar audiensi dengan pimpinan ormas Islam dan pondok pesantren di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026) siang. Pertemuan ini bertujuan menjelaskan keputusan pemerintah bergabung dengan Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump, di tengah kontroversi iuran Rp 16,7 triliun.

Dilaporkan oleh AI

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Andhika Surya Gumilar menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual siswa untuk mencegah krisis mental di kalangan remaja. Ia menyoroti peningkatan kasus bunuh diri belakangan ini sebagai peringatan bagi dunia pendidikan. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada prestasi akademik, tapi juga kekuatan mental dan karakter.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak