Wakil menteri haji ikut jalan santai penutup pelatihan petugas haji

Para peserta Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 mengikuti jalan santai 5K sebagai penutup pelatihan peraturan baris berbaris (PBB) selama enam hari. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, turut serta dengan semangat tinggi. Acara ini bertujuan meningkatkan disiplin dan kekompakan petugas untuk musim haji 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Sabtu (17/1/2026), para peserta Pendidikan dan Pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 2026 menggelar jalan santai 5K di seputaran Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Agenda ini menjadi penutup pelatihan peraturan baris berbaris (PBB) yang telah berlangsung selama enam hari.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, ikut serta dalam acara tersebut. Mantan juru bicara Kementerian Pertahanan RI ini terlihat bersemangat, sesekali berlari bersama peserta dan meneriakkan yel-yel. Kehadirannya menambah gairah para peserta yang tampak disiplin, gembira, dan kompak.

Pelatihan PBB dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, dan kemampuan mematuhi peraturan bagi petugas PPIH yang akan bertugas di Arab Saudi pada musim haji 2026. Agenda jalan kaki ini menjadi salah satu rangkaian penutup yang menyenangkan setelah latihan intensif selama sepekan.

Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan kepuasannya terhadap semangat peserta. Acara ini menunjukkan kesiapan petugas haji Indonesia menghadapi tugas di Tanah Suci.

Artikel Terkait

President Prabowo Subianto vows to lower hajj costs at Nahdlatul Ulama centennial event in Malang.
Gambar dihasilkan oleh AI

Prabowo bertekad turunkan biaya haji di acara NU Malang

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Mujahadah Kubro peringatan satu abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, pada 8 Februari 2026. Di hadapan ribuan ulama dan nahdliyin, ia berkomitmen membangun Kampung Haji di Mekkah untuk menurunkan biaya ibadah haji bagi jamaah Indonesia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta peserta diklat calon petugas haji 2026 untuk mencopot gelar mereka selama pelatihan dan bertugas di Tanah Suci. Pernyataan ini disampaikan di hadapan lebih dari 1.600 peserta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Tujuannya adalah menerapkan konsep 'pemutihan' status sosial untuk hierarki pelayanan yang lebih baik.

Dilaporkan oleh AI

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tegas tentang berhaji dengan cara halal. Ia menekankan bahwa menggunakan uang korupsi untuk haji adalah haram dan harus diingatkan terus-menerus. Pernyataan ini disampaikan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 26 Januari 2026.

Kementerian Haji dan Umrah RI membuka pelunasan biaya haji reguler tahap kedua pada 2-9 Januari 2026, setelah tahap pertama ditutup dengan 149.159 jemaah atau 73,99 persen dari kuota nasional. Kebijakan ini memberikan kelonggaran bagi jemaah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan menekankan persiapan dokumen seperti istithaah kesehatan.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pesan kepada 200 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke Jepang agar bekerja secara profesional dan menjaga nama baik Indonesia. Pesan disampaikan saat pelepasan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat (3/4). Acara ini bagian dari program SMK Go Global.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dari pihak swasta dalam kasus korupsi kuota haji periode 2023-2024, sehingga total tersangka menjadi empat orang. Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Aziz Taba. KPK menduga delapan biro travel haji yang terafiliasi dengan Asrul meraup untung tidak sah hingga Rp40,8 miliar.

Dilaporkan oleh AI

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan pentingnya pendampingan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) menjelang implementasi regulasi Wajib Halal pada Oktober 2026. Ia menyatakan bahwa banyak UMK belum bersertifikat halal, sehingga diperlukan sinergi dari LP3H dan P3H. Rapat Koordinasi Nasional LP3H digelar untuk memperkuat peran tersebut.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak