Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membantah rumor bahwa banyak siswa SMAN 72 Jakarta ingin pindah sekolah setelah ledakan pada 7 November 2025. Ia menyatakan sebagian besar siswa tetap ingin belajar di sana meski mendapat pendampingan psikologis. Sementara itu, pemerintah daerah meminta penyelidikan tuntas akar masalah bullying dan menyediakan rehabilitasi bagi pelaku.
Pada 7 November 2025, ledakan terjadi di masjid SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tepatnya di kompleks Komando Daerah Maritim TNI Angkatan Laut, saat siswa dan guru sedang menunaikan salat Jumat. Ledakan pertama terdengar saat khutbah berlangsung, diikuti ledakan kedua dari arah berbeda. Insiden ini diduga akibat bullying yang memicu seorang siswa berinisial F membuat bom rakitan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, pada Sabtu, membantah isu bahwa banyak siswa ingin pindah sekolah pasca-ledakan. "Sebetulnya tidak seperti itu," katanya di Jakarta. Ia mengakui ada permintaan dari orang tua siswa yang terluka parah, yang rumahnya jauh dari sekolah, tapi pihaknya siap membantu jika mereka pindah. "No, mereka ingin tetap terus bersekolah di sana," tambah Rano. Kepala Sekolah Tety Helena Tampubolon membenarkan, "Itu isu yang tidak benar." Awalnya beberapa orang tua khawatir dampak psikologis, tapi setelah pendampingan, anak-anak ingin bertahan hingga lulus.
Tim psikiater dari Pemprov DKI dan instansi lain memberikan dukungan psikologis. "Mereka semua turun berikan dukungan psikologis," ujar Rano. Ia juga meminta Dinas Kesehatan dan Pendidikan mengusut tuntas akar masalah bullying. "Harus dicari akar masalahnya apa... agar hal ini tidak terjadi lagi," katanya saat Kick Off Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 2025.
Pelaku dirawat terpisah di RS Polri, korban lain di Rumah Sakit Islam Jakarta. Pemerintah DKI akan membiayai pengobatan hingga sembuh. Bahan peledak diduga dibeli secara daring oleh orang tua pelaku, yang mengira untuk ekstrakurikuler. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan Kemensos siap pendampingan rehabilitasi sosial dan trauma healing bagi pelaku, bekerja sama dengan polisi dan lembaga deradikalisasi. Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan kementerian terkait untuk mencegah kejadian serupa.
