BPJPH buka kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk UMK tahun 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah membuka kuota 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) untuk tahun 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Fasilitasi ini diberikan melalui skema self-declare dengan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk halal mereka. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan afirmasi pemerintah untuk memperkuat sektor UMK yang vital bagi perekonomian nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi membuka kuota 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) untuk tahun 2026, khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Jakarta pada Senin, 5 Januari 2026.

"Pelaku usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal secara gratis dengan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis yang kami siapkan tahun ini," kata Haikal.

Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat atas ketersediaan produk halal serta memberikan kemudahan bagi UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, produk UMK diharapkan semakin berdaya saing di pasar domestik maupun global. Haikal menekankan bahwa langkah ini merupakan afirmasi nyata pemerintah untuk penguatan sektor UMK, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Sertifikat halal gratis tersebut difasilitasi melalui skema pernyataan pelaku usaha (self-declare) dengan pendampingan sertifikasi halal. "Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self-declare, silahkan bersegera untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Haikal.

Pembukaan kuota ini sejalan dengan implementasi wajib sertifikasi halal yang bertujuan memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui produk halal berkualitas.

Artikel Terkait

Illustration depicting Nahdlatul Ulama official Aizzudin Abdurrahman suspected by KPK as intermediary in 2023-2024 Hajj quota corruption scandal, with symbols of bribes and investigations.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK duga Aizzudin Abdurrahman jadi perantara kasus korupsi kuota haji

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU, Aizzudin Abdurrahman, berperan sebagai perantara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji. KPK mengklaim memiliki bukti aliran uang terkait kasus ini, meskipun Aizzudin membantah menerima dana apa pun. Kasus ini melibatkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun dan telah menjerat dua tersangka utama.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan pentingnya pendampingan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) menjelang implementasi regulasi Wajib Halal pada Oktober 2026. Ia menyatakan bahwa banyak UMK belum bersertifikat halal, sehingga diperlukan sinergi dari LP3H dan P3H. Rapat Koordinasi Nasional LP3H digelar untuk memperkuat peran tersebut.

Dilaporkan oleh AI

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kebijakan wajib sertifikasi halal mulai Oktober 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat daya saing ekonomi halal nasional. Ia menilai program ini bukan hanya kewajiban regulatif, melainkan instrumen untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas produk.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki nilai strategis. Program ini dianggap tidak hanya meningkatkan pelayanan jamaah haji Indonesia, tetapi juga memperkuat ekosistem keuangan haji nasional serta memberi dampak sosial yang luas.

Dilaporkan oleh AI

Kementerian Haji dan Umrah RI membuka pelunasan biaya haji reguler tahap kedua pada 2-9 Januari 2026, setelah tahap pertama ditutup dengan 149.159 jemaah atau 73,99 persen dari kuota nasional. Kebijakan ini memberikan kelonggaran bagi jemaah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan menekankan persiapan dokumen seperti istithaah kesehatan.

Pemerintah Indonesia membuka peluang penyesuaian kuota impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seiring peningkatan konsumsi. Kebijakan ini mempertimbangkan pola permintaan masyarakat dan kepatuhan badan usaha, sementara impor solar direncanakan dihentikan pada 2026.

Dilaporkan oleh AI

Egypt's Ministry of Agriculture and Land Reclamation issued approximately 1,165 operating licences in December 2025, covering renewals and initial approvals for livestock production, feed manufacturing, poultry activities, and milk collection centres. The announcement came in a report by Tarek Soliman, head of the Livestock and Poultry Development Sector, to Minister Alaa Farouk. These licences aim to support small breeders while adhering to biosecurity standards.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak