BPJPH buka kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk UMK tahun 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah membuka kuota 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) untuk tahun 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Fasilitasi ini diberikan melalui skema self-declare dengan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk halal mereka. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan afirmasi pemerintah untuk memperkuat sektor UMK yang vital bagi perekonomian nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi membuka kuota 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) untuk tahun 2026, khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Jakarta pada Senin, 5 Januari 2026.

"Pelaku usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal secara gratis dengan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis yang kami siapkan tahun ini," kata Haikal.

Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat atas ketersediaan produk halal serta memberikan kemudahan bagi UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, produk UMK diharapkan semakin berdaya saing di pasar domestik maupun global. Haikal menekankan bahwa langkah ini merupakan afirmasi nyata pemerintah untuk penguatan sektor UMK, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Sertifikat halal gratis tersebut difasilitasi melalui skema pernyataan pelaku usaha (self-declare) dengan pendampingan sertifikasi halal. "Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self-declare, silahkan bersegera untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Haikal.

Pembukaan kuota ini sejalan dengan implementasi wajib sertifikasi halal yang bertujuan memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui produk halal berkualitas.

Artikel Terkait

Illustration depicting Nahdlatul Ulama official Aizzudin Abdurrahman suspected by KPK as intermediary in 2023-2024 Hajj quota corruption scandal, with symbols of bribes and investigations.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK duga Aizzudin Abdurrahman jadi perantara kasus korupsi kuota haji

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU, Aizzudin Abdurrahman, berperan sebagai perantara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji. KPK mengklaim memiliki bukti aliran uang terkait kasus ini, meskipun Aizzudin membantah menerima dana apa pun. Kasus ini melibatkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun dan telah menjerat dua tersangka utama.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan pentingnya pendampingan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) menjelang implementasi regulasi Wajib Halal pada Oktober 2026. Ia menyatakan bahwa banyak UMK belum bersertifikat halal, sehingga diperlukan sinergi dari LP3H dan P3H. Rapat Koordinasi Nasional LP3H digelar untuk memperkuat peran tersebut.

Dilaporkan oleh AI

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kebijakan wajib sertifikasi halal mulai Oktober 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat daya saing ekonomi halal nasional. Ia menilai program ini bukan hanya kewajiban regulatif, melainkan instrumen untuk melindungi konsumen dan meningkatkan kualitas produk.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tegas tentang berhaji dengan cara halal. Ia menekankan bahwa menggunakan uang korupsi untuk haji adalah haram dan harus diingatkan terus-menerus. Pernyataan ini disampaikan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 26 Januari 2026.

Dilaporkan oleh AI

Masyarakat Lumajang merasakan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penciptaan lapangan kerja baru. Selain siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima MBG, warga lokal kini bekerja menyiapkan bahan makanan dan menjadi relawan di SPPG. Bupati setempat menekankan pentingnya program ini untuk kesejahteraan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta asosiasi dan biro perjalanan haji kooperatif mengembalikan uang terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Sejauh ini, KPK telah menerima pengembalian sekitar Rp100 miliar, dan jumlah itu diproyeksikan bertambah. Kasus ini melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah terbuka terhadap usulan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencakup penyandang disabilitas dan anak jalanan. Pernyataan ini disampaikan merespons pertanyaan media pada 7 Januari 2026. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menekankan peningkatan disiplin prosedur dalam pelaksanaan program tersebut.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak