BPJPH buka kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk UMK tahun 2026

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah membuka kuota 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) untuk tahun 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Fasilitasi ini diberikan melalui skema self-declare dengan pendampingan untuk meningkatkan daya saing produk halal mereka. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan afirmasi pemerintah untuk memperkuat sektor UMK yang vital bagi perekonomian nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi membuka kuota 1,35 juta Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) untuk tahun 2026, khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di seluruh Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan di Jakarta pada Senin, 5 Januari 2026.

"Pelaku usaha mikro dan kecil sudah bisa kembali mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal secara gratis dengan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis yang kami siapkan tahun ini," kata Haikal.

Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat atas ketersediaan produk halal serta memberikan kemudahan bagi UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, produk UMK diharapkan semakin berdaya saing di pasar domestik maupun global. Haikal menekankan bahwa langkah ini merupakan afirmasi nyata pemerintah untuk penguatan sektor UMK, yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Sertifikat halal gratis tersebut difasilitasi melalui skema pernyataan pelaku usaha (self-declare) dengan pendampingan sertifikasi halal. "Bagi UMK yang memenuhi kriteria sertifikasi halal self-declare, silahkan bersegera untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Haikal.

Pembukaan kuota ini sejalan dengan implementasi wajib sertifikasi halal yang bertujuan memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui produk halal berkualitas.

Artikel Terkait

Khalid Basalamah returns Rp 8.4 billion cheque to KPK officials amid hajj quota corruption investigation.
Gambar dihasilkan oleh AI

Khalid Basalamah returns Rp 8.4 billion to KPK in hajj quota case

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Uhud Tour owner Khalid Basalamah returned Rp 8.4 billion to the KPK after being questioned as a witness in the hajj quota corruption case on April 23, 2026. He claims the funds came from PT Muhibbah without his knowledge of their origin. KPK spokesperson Budi Prasetyo confirmed similar returns from other hajj organizers.

Indonesia's Financial Services Authority (OJK) plans a special policy to revise the Financial Services Information System (SLIK) to support the 3 million houses program for low-income people. OJK Commissioner Chair Friderica Widyasari Dewi said they will set a credit information threshold and speed up data updates. The policy is expected to be announced next week.

Dilaporkan oleh AI

Deputy Minister of Hajj and Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak outlined the 'war ticket' scheme for Hajj pilgrimage without long queues. He spoke at the closing of the Ministry of Hajj and Umrah national meeting in Tangerang, Banten, on April 10, 2026. The scheme would run alongside the regular queuing system if Saudi Arabia expands quotas.

Indonesia has begun land clearance for a Hajj village in Saudi Arabia's Jabal Hindawiyah area. The project is 2 to 2.5 kilometers from Masjidil Haram and aims to improve services for Hajj pilgrims. The initial phase includes three towers for 1,600 people.

Dilaporkan oleh AI

The Ministry of Agriculture and Land Reclamation announced it issued 916 operating licenses for livestock, feed, poultry projects, and milk collection centers in February. These included 264 permits for cattle rearing by small breeders, compliant with biosecurity standards. Funding of EGP 297.36 million was disbursed to support the presidential 'Haya Karima' initiative.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak