Pakar minta kronologi lengkap kasus Tiffany & Co

Spesialis analisis kontra intelijen R. Gautama Wiranegara meminta pemerintah membuka kronologi lengkap penyegelan gerai Tiffany & Co oleh Bea Cukai yang menghasilkan tagihan Rp97,49 miliar.

Gautama menilai muncul kesan dua suara berbeda dari institusi negara soal dasar penyegelan sebelum audit selesai dan hasil audit yang sudah rampung.

Gerai Tiffany & Co di pusat perbelanjaan elite Jakarta disegel sejak Februari 2026. Audit pasca-impor menghasilkan tagihan Rp18,99 miliar untuk kekurangan bea masuk dan pajak impor serta Rp78,5 miliar sanksi administratif.

Ia menekankan penyegelan bukan tindakan administratif biasa dan meminta penjelasan rinci mulai temuan awal hingga alasan tagihan agar tidak muncul spekulasi.

Menurut Gautama kasus ini masih berada dalam ranah pelanggaran administratif berat bukan tindak pidana.

Artikel Terkait

Illustration depicting Indonesian prosecutors chasing a suspect in a Rp1.5 billion bribery scandal linked to the Ombudsman chief and nickel mining corruption.
Gambar dihasilkan oleh AI

Kejagung buru pemberi suap Rp1,5 miliar ke ketua Ombudsman

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013-2025. Penyidik kini memburu sosok misterius yang diduga memberikan gratifikasi Rp1,5 miliar kepadanya. Ombudsman RI meminta maaf atas kejadian ini sambil menjamin fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jakarta menyegel 29 unit kapal yacht berbendera asing akibat dugaan pelanggaran peraturan kepabeanan dan pajak. Penyegelan dilakukan selama patroli barang bernilai tinggi yang memeriksa 112 kapal yacht. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Agus D.P. menyatakan pelanggaran meliputi izin kedaluwarsa dan penyewaan tanpa lapor pajak.

Dilaporkan oleh AI

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis bersalah terhadap delapan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) karena memeras lebih dari 20 agen dan perusahaan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebesar Rp130,51 miliar selama 2017-2025. Para terdakwa divonis hukuman penjara 4 hingga 7,5 tahun. Vonis dibacakan pada Rabu, 22 April 2026.

US firms scrambled on Monday to file claims for refunds on tariffs paid for Chinese imports, deemed illegally collected by the government. Companies like New Jersey-based food packaging importer Lanca Sales are navigating the new system through customs brokers, amid fresh confusion and administrative burdens.

Dilaporkan oleh AI

Chile's Internal Revenue Service (SII) has ramped up road checks to verify goods transport documentation, seizing 255 vehicles and issuing 20 infractions during Easter week. The efforts aim to combat tax evasion and informal trade through product traceability. Director Jorge Trujillo highlighted the need for coordination with other agencies.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak