LPDP angkat suara soal polemik alumnus yang meremehkan WNI

Seorang alumnus LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, menjadi sorotan setelah video viralnya membanggakan paspor Inggris anaknya sambil meremehkan status WNI. LPDP menyayangkan pernyataannya dan akan menyelidiki kewajiban suaminya sebagai alumni. Polemik ini menyoroti dana publik yang mendanai program beasiswa LPDP.

Polemik bermula dari video Instagram akun @sasetyaningtyas yang menunjukkan pembukaan paket paspor Inggris untuk anaknya. "I know the world seems unfair tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan, kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu," ujar Dwi Sasetyaningtyas, atau DS, dalam video tersebut yang viral di media sosial.

LPDP merespons melalui pernyataan resmi pada Jumat, menyatakan tindakan DS tidak mencerminkan nilai integritas yang ditanamkan. DS, yang menyelesaikan studi S2 selama dua tahun dan lulus pada 31 Agustus 2017, telah memenuhi kewajiban pengabdian lima tahun di Indonesia. Meski tidak ada ikatan hukum lagi, LPDP akan berkomunikasi dengannya untuk mengimbau penggunaan media sosial yang lebih bijak.

Mengenai suami DS, AP, LPDP menyebut ia alumni yang diduga belum menyelesaikan kewajiban kontribusi pasca-studi. Lembaga itu akan memanggilnya untuk klarifikasi dan berpotensi menjatuhkan sanksi hingga pengembalian dana beasiswa jika terbukti.

DS kemudian meminta maaf, menyatakan kalimat itu lahir dari kekecewaan, kelelahan, dan frustrasi sebagai warga negara. Netizen kemudian menggali latar belakangnya, mengungkap ayah mertuanya, Syukur Iwantoro, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ia pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap impor daging sapi 2013 dan impor bawang putih 2019, meski bukan tersangka.

Kontras dengan narasi perjuangan hidup sederhana yang dibagikan DS, polemik ini menyoroti Dana Abadi Pendidikan LPDP sebesar Rp 126,12 triliun dari APBN dan pajak. Saldo total dana abadi mencapai Rp 154,11 triliun per September 2025. LPDP mengalami defisit pada 2023 (pendapatan Rp 9,33 triliun, belanja Rp 9,85 triliun) dan 2024 (Rp 10,95 triliun vs Rp 11,86 triliun) karena lonjakan penerima beasiswa: 9.358 pada 2023 dan 8.592 pada 2024. Untuk 2025 dan 2026, kuota dikurangi menjadi 4.000 orang masing-masing, kata Plt Utama LPDP Sudarto.

Artikel Terkait

LPDP CEO Sudarto addresses press on scholarship refund for alumni AP amid viral social media controversy.
Gambar dihasilkan oleh AI

LPDP hitung pengembalian dana beasiswa alumni AP pasca viral istrinya

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Direktur Utama LPDP Sudarto menyatakan pihaknya sedang menghitung nilai pengembalian dana beasiswa untuk alumni berinisial AP, suami DS yang viral di media sosial. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan pada 25 Februari 2026. Sudarto juga membahas upaya perbaikan strategi agar alumni lebih mudah terserap industri di Indonesia.

Dwi Sasetyaningtyas atau Tyas, alumni LPDP, memicu kontroversi setelah menyatakan bahwa anak-anaknya menjadi Warga Negara Asing di Inggris. LPDP menyayangkan pernyataannya yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai lembaga. Tyas akhirnya meminta maaf atas kesalahan pemilihan kata yang lahir dari frustrasi pribadi.

Dilaporkan oleh AI

Dua selebriti Indonesia, Isyana Sarasvati dan Alyssa Soebandono, membantah keras kabar bahwa mereka menerima beasiswa LPDP di tengah kontroversi terkini. Isyana menegaskan pendidikannya didanai oleh beasiswa Singapura, sementara Alyssa menyatakan kuliah S1-nya dibiayai sendiri. Klarifikasi ini muncul setelah isu LPDP ramai dibahas publik.

Jumlah pendaftar jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN) 2026 mencapai 143.948 siswa dari 12.174 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya, pendaftar dari madrasah melampaui sekolah umum, menandakan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) PTKIN 2026, Prof. Abd Aziz, menyebut perubahan persepsi masyarakat sebagai faktor utama.

Dilaporkan oleh AI

Konferensi Daerah PDIP Jawa Tengah di Semarang pada 27 Desember 2025 menetapkan Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai ketua DPD periode 2025-2030, menggantikan Bambang Pacul. Acara dipimpin Megawati Soekarnoputri dan dihadiri Hasto Kristiyanto serta Puan Maharani. Putri Puan, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, ditunjuk sebagai wakil ketua bidang politik.

Empat pimpinan partai politik dari koalisi pendukung pemerintahan berkumpul di kediaman Bahlil Lahadalia pada 28 Desember 2025. Pertemuan itu membahas politik berkeadaban, gotong royong untuk pembangunan nasional, dan isu mendesak seperti rehabilitasi pascabencana di Sumatera. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menegaskan diskusi difokuskan pada kebaikan bangsa.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan pajak. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini melibatkan operasi tangkap tangan KPK pada 9-10 Januari 2026 terkait pajak bumi dan bangunan di sektor pertambangan.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak