LPDP CEO Sudarto addresses press on scholarship refund for alumni AP amid viral social media controversy.
LPDP CEO Sudarto addresses press on scholarship refund for alumni AP amid viral social media controversy.
Gambar dihasilkan oleh AI

LPDP hitung pengembalian dana beasiswa alumni AP pasca viral istrinya

Gambar dihasilkan oleh AI

Direktur Utama LPDP Sudarto menyatakan pihaknya sedang menghitung nilai pengembalian dana beasiswa untuk alumni berinisial AP, suami DS yang viral di media sosial. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan pada 25 Februari 2026. Sudarto juga membahas upaya perbaikan strategi agar alumni lebih mudah terserap industri di Indonesia.

Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada malam 25 Februari 2026, Direktur Utama LPDP Sudarto membahas isu pengembalian dana beasiswa terkait alumni AP, yang masa studinya berlangsung 2015-2016 dan dilanjutkan 2017-2021. "Kalau (uang) yang dikembalikan, masih dihitung. Kami ada datanya, ada hitung-hitungannya," ujar Sudarto. Ia menjanjikan pengumuman nilai tersebut mengingat melibatkan kepentingan publik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan AP setuju mengembalikan seluruh dana termasuk bunga. "Bosnya LPDP sudah berbicara dengan suami yang bersangkutan. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Jadi termasuk bunganya loh," kata Purbaya pada 23 Februari 2026. Ia menyayangkan unggahan DS yang dianggap menghina negara, karena dana LPDP berasal dari pajak dan utang untuk pengembangan SDM.

Sudarto juga mengakui LPDP sedang memperbaiki strategi agar alumni terserap industri. Fokus beralih ke dampak, dengan menyelaraskan jurusan beasiswa ke bidang strategis seperti STEM (80% kuota 2026), energi, kesehatan, dan digitalisasi. LPDP tidak menjamin pekerjaan, tapi membangun ekosistem melalui koordinasi industri dan skema magang hingga dua tahun pasca-lulus.

Selain itu, Sudarto menyebut empat dari delapan alumni yang disanksi pengembalian dana (Rp1-2 miliar per orang) telah lunas membayar per 31 Januari 2026, sementara 36 kasus lain sedang diperiksa. Beasiswa bersifat inklusif, termasuk bagi anak pejabat, dengan saran partial funding jika mampu ekonomi.

Artikel Terkait

KPK officials receive presidential decree granting rehabilitation to Ira Puspadewi in Indonesia corruption case.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK terima keppres rehabilitasi Ira Puspadewi

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima Keputusan Presiden tentang pemberian rehabilitasi kepada tiga terdakwa kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP. Lembaga antirasuah ini akan segera memproses pembebasan Ira Puspadewi dan dua terdakwa lainnya. Keputusan ini diumumkan setelah vonis pengadilan pada November 2025.

Seorang alumnus LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, menjadi sorotan setelah video viralnya membanggakan paspor Inggris anaknya sambil meremehkan status WNI. LPDP menyayangkan pernyataannya dan akan menyelidiki kewajiban suaminya sebagai alumni. Polemik ini menyoroti dana publik yang mendanai program beasiswa LPDP.

Dilaporkan oleh AI

Dwi Sasetyaningtyas atau Tyas, alumni LPDP, memicu kontroversi setelah menyatakan bahwa anak-anaknya menjadi Warga Negara Asing di Inggris. LPDP menyayangkan pernyataannya yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai lembaga. Tyas akhirnya meminta maaf atas kesalahan pemilihan kata yang lahir dari frustrasi pribadi.

Empat pimpinan partai politik dari koalisi pendukung pemerintahan berkumpul di kediaman Bahlil Lahadalia pada 28 Desember 2025. Pertemuan itu membahas politik berkeadaban, gotong royong untuk pembangunan nasional, dan isu mendesak seperti rehabilitasi pascabencana di Sumatera. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menegaskan diskusi difokuskan pada kebaikan bangsa.

Dilaporkan oleh AI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurangan pajak. Ia menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini melibatkan operasi tangkap tangan KPK pada 9-10 Januari 2026 terkait pajak bumi dan bangunan di sektor pertambangan.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyerahkan berkas tahap I kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung. Tiga tersangka ditahan atas dugaan penggelapan dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian Rp2,4 triliun. Selain itu, polisi menyita aset senilai Rp300 miliar termasuk kantor dan tanah.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun 2025 tepat waktu. Pengumuman ini disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada 1 April 2026 di Jakarta.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak