Pemerintahan Trump membalikkan sikap soal banding firma hukum

Departemen Kehakiman telah membalikkan arahnya dan berjanji mengajukan banding atas putusan yang melibatkan empat firma hukum besar. Firma-firma ini telah menantang perintah eksekutif Presiden Trump yang bersifat hukuman. Langkah ini datang setelah upaya awal membatalkan banding ditarik kembali.

Departemen Kehakiman pemerintahan Trump telah mengambil langkah penting dengan membalikkan keputusan sebelumnya untuk membatalkan banding terhadap empat firma hukum terkemuka. Firma hukum-firma ini sebelumnya telah mengajukan tantangan hukum terhadap apa yang mereka sebut sebagai perintah eksekutif Presiden Trump yang bersifat hukuman. Menurut laporan, departemen awalnya berupaya membatalkan banding tersebut tetapi kini telah membatalkan upaya itu, berkomitmen untuk mengejarnya lebih lanjut. Perkembangan ini menyoroti ketegangan yang berlangsung antara pemerintahan dan entitas hukum yang menentang kebijakannya. Pembalikan ini menggarisbawahi tekad pemerintahan untuk membela tindakan eksekutifnya di pengadilan. Tidak ada detail spesifik mengenai jadwal banding atau identitas empat firma hukum yang diberikan dalam informasi tersedia. Berita ini diliput oleh koresponden NPR Carrie Johnson, yang menekankan implikasi politiknya. Tindakan ini mencerminkan pola yang lebih luas dalam pendekatan Pemerintahan Trump terhadap tantangan hukum, meskipun persidangan lanjutan masih menunggu.

Artikel Terkait

Illustration of Supreme Court vacating D.C. Circuit ruling in Steve Bannon contempt case, clearing path for dismissal.
Gambar dihasilkan oleh AI

Mahkamah Agung batalkan putusan Pengadilan Banding D.C. dalam kasus penghinaan Kongres Steve Bannon, buka jalan bagi pembatalan tuntutan

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI Fakta terverifikasi

Mahkamah Agung AS pada 6 April membatalkan keputusan pengadilan banding federal yang menguatkan vonis penghinaan kriminal terhadap Kongres yang dijatuhkan kepada Steve Bannon dan mengembalikan kasus tersebut ke Pengadilan Banding AS untuk Wilayah D.C. Langkah ini—atas permintaan Departemen Kehakiman—dapat memungkinkan pemerintahan Trump untuk mengajukan permohonan pembatalan tuntutan. Bannon sebelumnya telah menjalani hukuman penjara empat bulan karena mengabaikan panggilan pengadilan dari komite DPR yang menyelidiki serangan Capitol pada 6 Januari 2021.

Departemen Kehakiman AS telah mengajukan banding atas pembatalan oleh pengadilan distrik terhadap kasus pidana melawan mantan Direktur FBI James Comey dan Jaksa Agung New York Letitia James. Banding ini berpusat pada keabsahan penunjukan Jaksa AS sementara Lindsey Halligan dan ratifikasi retrospektif tindakannya oleh Jaksa Agung Pam Bondi. DOJ berargumen bahwa segala kekurangan tersebut tidak berbahaya dan tidak memerlukan pembatalan.

Dilaporkan oleh AI Fakta terverifikasi

Presiden Donald Trump dan entitas bisnisnya telah mengejar tuntutan hukum dan gugatan yang mencari ratusan juta hingga miliaran dolar dari pemerintah AS atas investigasi federal masa lalu dan kebocoran informasi pajaknya, langkah-langkah yang menurut kritikus dan pakar etika menciptakan konflik kepentingan yang sangat langsung untuk administrasi yang akan mengawasi respons atau penyelesaian apa pun.

Seorang hakim federal yang ditunjuk oleh Biden di Oregon mengeluarkan keputusan lisan pada hari Kamis yang memblokir deklarasi HHS pemerintahan Trump yang menganggap prosedur medis transgender untuk anak di bawah umur tidak aman dan tidak efektif. Keputusan tersebut berpihak pada jaksa agung dari Partai Demokrat yang menggugat kebijakan Desember 2025 dari Menteri HHS Robert F. Kennedy Jr.

Dilaporkan oleh AI

Seorang hakim federal di Florida menolak gugatan pencemaran nama baik senilai 10 miliar dolar AS yang diajukan Presiden Trump terhadap The Wall Street Journal dan Rupert Murdoch terkait sebuah artikel yang menghubungkannya dengan Jeffrey Epstein. Hakim Distrik AS Darrin P. Gayles memutuskan bahwa Trump gagal membuktikan adanya niat jahat secara memadai, namun mengizinkan pengajuan gugatan yang telah direvisi. Keputusan tersebut keluar pada hari Senin menyusul gugatan bulan Juli yang dipicu oleh pemberitaan surat kabar tersebut mengenai sebuah surat tahun 2003.

Dalam perkembangan terbaru terkait kontroversi risiko rantai pasokan Anthropic, pengadilan banding federal AS pada 9 April menolak mosi darurat Anthropic untuk memblokir daftar hitam pemerintah Trump terhadap teknologi AI miliknya. Pengadilan mempercepat argumen lisan menjadi 19 Mei tetapi memutuskan bahwa keseimbangan kepentingan lebih memihak pemerintah, yang menandai kemunduran setelah perintah sela dari pengadilan distrik sebelumnya.

Dilaporkan oleh AI

Kelompok Lawyers Defending American Democracy, dengan dukungan mantan pengacara Gedung Putih Ty Cobb, mengajukan pengaduan etika ke D.C. Bar terhadap Wakil Asisten Jaksa Agung Departemen Kehakiman (DOJ), Drew Ensign. Kelompok tersebut menuduh Ensign memberikan pernyataan palsu kepada Hakim Distrik AS James Boasberg selama sidang terkait deportasi berdasarkan Alien Enemies Act. Pengaduan ini berakar dari perintah darurat pertengahan Maret 2025 yang diduga diabaikan oleh pemerintah.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak