Illustration of dispute over Nadiem Makarim's health fitness for Chromebook corruption trial at Jakarta court, split view of hospital recovery vs. prosecutors' claims.
Illustration of dispute over Nadiem Makarim's health fitness for Chromebook corruption trial at Jakarta court, split view of hospital recovery vs. prosecutors' claims.
Gambar dihasilkan oleh AI

Pengacara Nadiem Makarim sebut klien masih perawatan pascaoperasi

Gambar dihasilkan oleh AI

Menjelang sidang perdana kasus korupsi Chromebook pada 23 Desember 2025, pengacara Nadiem Makarim menyatakan kliennya masih dalam pemulihan pascaoperasi dan belum bisa hadir. Namun, Kejaksaan Agung mengklaim Nadiem sudah dinyatakan sehat oleh dokter. Perbedaan pernyataan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kehadiran mantan menteri di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Sidang perdana untuk pembacaan dakwaan terhadap Nadiem Anwar Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek periode 2019-2022 dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 23 Desember 2025, di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Kasus ini melibatkan penangguhan penahanan Nadiem karena sakit, yang menyebabkan penundaan dari jadwal awal 16 Desember 2025.

Penasihat hukum Nadiem, Dodi Abdulkadir, menegaskan bahwa kliennya masih dalam perawatan dan pemulihan pascaoperasi. "Belum ada update dari dokter. Sebelum dokter menyatakan sehat, maka secara hukum tidak bisa sidang," ujar Dodi kepada wartawan. Pernyataan ini bertentangan dengan informasi dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan, “Kalau menurut informasi dari jaksa penuntut umum bahwa berdasarkan keterangan dokter, yang bersangkutan sudah sehat dan bisa melakukan aktivitas kembali.” Anang belum memastikan kehadiran Nadiem, dengan mengatakan, “Nanti kita lihat perkembangan besok.”

Kasus ini juga melibatkan empat tersangka lain: Sri Wahyuningsih, Ibrahim, Mulyatsyah, dan Jurist Tan yang masih buron. Sidang dakwaan bagi Sri, Ibrahim, dan Mulyatsyah telah digelar pada 16 Desember, mengungkap kerugian negara mencapai Rp2,18 triliun, termasuk Rp1,56 triliun dari program digitalisasi dan Rp621,39 miliar dari CDM yang tidak bermanfaat. Selain itu, Nadiem diduga menerima Rp809,59 miliar dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia.

Perbedaan pandangan tentang kondisi kesehatan Nadiem menyoroti tantangan dalam proses hukum, di mana kehadiran terdakwa krusial untuk kelancaran sidang.

Artikel Terkait

A courtroom scene featuring Nadiem Makarim facing charges in the Chromebook procurement corruption case.
Gambar dihasilkan oleh AI

Nadiem Makarim faces 18-year prison demand in Chromebook case

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Prosecutors have demanded an 18-year prison sentence and Rp5.6 trillion in fines for former Education Minister Nadiem Makarim in the alleged Chromebook procurement corruption case.

Nadiem Makarim, defendant in the Chromebook procurement corruption case, requested the court to change his detention status to house arrest during post-surgery recovery. He attended the hearing at the Corruption Court at Central Jakarta District Court on May 4, 2026, despite having an IV attached and being under hospital care. Chief Judge Purwanto Abdullah said they would assess his condition first.

Dilaporkan oleh AI

Former Education Minister Nadiem Anwar Makarim said he has no regrets about taking the ministerial post even as prosecutors demanded an 18-year prison term in the Chromebook procurement corruption case. He expressed disappointment and heartbreak over the demand after the hearing at the Jakarta Corruption Court on Wednesday.

Update on KontraS activist Andrie Yunus, acid attack victim from March 12, 2026: Indonesia's National Human Rights Commission estimates up to two years for recovery from severe chemical burns, with the first six months critical. RSCM conducted an integrated operation on March 25 to address right eye damage and other areas.

Dilaporkan oleh AI

Defense lawyer Nicholas Kaufman is requesting access to surveillance footage at the International Criminal Court Detention Center. The move seeks to demonstrate former Philippine President Rodrigo Duterte's health issues. It precedes a status conference set for May 27.

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak