Anggota DPR RI mempertanyakan rencana impor sekitar 105.000 mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini dianggap bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung produksi kendaraan lokal.
Jakarta, VIVA – Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor sekitar 105.000 mobil pikap dari India demi mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik dari anggota DPR RI. Pengumuman ini pertama kali disampaikan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd., pada 4 Februari 2026, yang akan menyuplai 35.000 unit Scorpio Pikup sebagai tahap awal. Nilai proyek pengadaan kendaraan niaga ini mencapai Rp24,66 triliun.
Anggota DPR RI Ahmad Iman Sukri, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, menyatakan bahwa impor tersebut kontras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan produk lokal. "Presiden Prabowo sangat bangga menggunakan kendaraan produksi lokal, bahkan seluruh menteri dan pejabat pemerintah diarahkan menggunakan Maung, didorong untuk tidak menggunakan produk asing," ujar Iman di Jakarta, Sabtu. Ia menambahkan bahwa kapasitas industri otomotif nasional mencapai 2,5 juta kendaraan per tahun, termasuk pikap yang diekspor, sehingga impor tidak diperlukan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel menilai impor besar-besaran ini tidak sejalan dengan upaya penguatan industri nasional dan penciptaan lapangan kerja. "Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Astacita, bahkan melanggar Astacita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain," katanya. Gobel menekankan bahwa pengadaan seharusnya menjadi momentum bagi industri domestik, seperti Pindad, untuk membuktikan kemampuannya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty juga mengingatkan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam proyek ini, agar mendukung industrialisasi nasional daripada sekadar memenuhi kebutuhan logistik desa. Kritik ini menyoroti perlunya kehati-hatian BUMN dalam belanja menggunakan anggaran negara di tengah tekanan ekonomi global.
