Pandji Pragiwaksono hadapi 10 laporan polisi terkait Mens Rea

Komika Pandji Pragiwaksono mengungkapkan bahwa ia menghadapi 10 laporan polisi terkait materi stand-up comedy Mens Rea setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Laporan-laporan tersebut mencakup tuduhan menyinggung Wakil Presiden Gibran dan penistaan agama, termasuk dari perwakilan organisasi NU dan Muhammadiyah. Pandji menegaskan komedinya adalah hiburan berbayar dan ia akan tetap berekspresi bebas.

Jakarta, VIVA – Polemik seputar stand-up comedy Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono terus bergulir setelah ia menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dalam wawancara di kanal YouTube Denny Sumargo pada Selasa, 3 Februari 2026, Pandji mengungkapkan jumlah laporan polisi terhadap dirinya mencapai 10, jauh lebih banyak dari dugaan awal.

"Sepuluh katanya," ujar Pandji. Ia mengaku lupa detail semua laporan, tetapi menyebut beberapa di antaranya karena tuduhan menyinggung fisik Wakil Presiden Gibran dan penistaan agama. Salah satu laporan terkait adegan salat dalam materinya, yang dilaporkan oleh pihak yang mengklaim mewakili Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Betul, NU, yang mengaku mewakili NU dan Muhammadiyah. Gua lupa siapa aja," tambahnya. Pandji terkejut karena Mens Rea adalah pertunjukan komedi berbayar di Netflix, yang ditonton secara sukarela. "Kaget sih sejujurnya. Terus gua ini kan cuma bercandaan, ini kan komedi jelaslah... Lah orang bayar untuk nonton kok," tegasnya.

Meski demikian, Pandji tidak lagi memusingkan risiko menyinggung orang. Pengalaman hukum sebelumnya, termasuk kasus kucing, membuatnya berhenti memikirkan keamanan materi. "Gue udah berhenti mikirin apakah ini aman atau tidak... Gue ngomong apapun yang gue mau," katanya, menekankan niat baik dalam berkarya tanpa maksud buruk.

Artikel Terkait

Indonesian man filing police report against comedian Pandji Pragiwaksono at Jakarta police station over alleged defamation in 'Mens Rea' stand-up routine.
Gambar dihasilkan oleh AI

Komika Pandji Pragiwaksono dilaporkan atas materi stand-up Mens Rea

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Seorang warga bernama Rizki Abdul Rahman Wahid melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya pada 8 Januari 2026, atas dugaan pencemaran nama baik organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah melalui materi stand-up comedy Mens Rea. Polda Metro Jaya menyatakan akan menganalisis bukti dan mengklarifikasi pihak terkait, sementara Pimpinan Pusat Muhammadiyah membantah keterlibatan Aliansi Muda Muhammadiyah sebagai pelapor.

Polda Metro Jaya melibatkan ahli untuk menyelidiki laporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono terkait materi stand-up comedy Mens Rea. Penyelidikan dilakukan hati-hati guna menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Pandji mengungkap dugaan kehadiran intel selama pertunjukan tersebut pada 2025.

Dilaporkan oleh AI

Komika Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan polisi pada 2 Februari 2026 terkait dugaan penghinaan bernuansa SARA terhadap adat pemakaman suku Toraja. Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, meskipun Pandji masih berstatus saksi terlapor. Ia mengaku kooperatif dan telah meminta maaf atas candaannya.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim menerima Rp809,59 miliar terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kuasa hukumnya membantah, menyebut transaksi itu murni internal perusahaan dan kekayaan Nadiem justru turun 51 persen selama menjabat. Pakar hukum menekankan bahwa kelalaian pun bisa dipidana jika menimbulkan kerugian negara.

Dilaporkan oleh AI

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina pada 20 Januari 2026, dengan memanggil sembilan saksi termasuk mantan pejabat tinggi seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ignasius Jonan. Sidang ini melibatkan sembilan terdakwa, di mana Muhammad Kerry Andrianto Riza didakwa memperkaya diri Rp3,07 triliun dan merugikan negara Rp285,18 triliun. Para saksi diminta menjelaskan tata kelola Pertamina selama masa jabatan mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pertama tahun 2026 terkait suap pengurangan pajak di sektor pertambangan, menangkap delapan orang. Kasus ini dianggap sebagai contoh kebocoran penerimaan negara yang disebutkan Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya. KPK menekankan bahwa praktik ini merugikan pembangunan nasional.

Dilaporkan oleh AI

Polisi memeriksa pabrik es kue jadul di Depok yang sempat viral karena tudingan menggunakan bahan spons, dan tidak menemukan hal mencurigakan dalam proses produksinya. Penyelidikan masih menunggu hasil uji laboratorium, sementara anggota TNI-Polri yang menuduh pedagang akan ditindak secara internal. Pedagang Sudrajat telah dibebaskan dan menerima kompensasi.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak