Police handcuff Ayu Puspita, wedding fraud suspect, amid luxury items and protesting victims in Jakarta.
Gambar dihasilkan oleh AI

Polisi ungkap penipuan WO Ayu Puspita dengan skema ponzi

Gambar dihasilkan oleh AI

Polisi Metro Jaya menetapkan Ayu Puspita dan karyawannya sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang calon pengantin. Uang klien digunakan untuk gaya hidup pribadi seperti liburan ke luar negeri dan cicilan rumah, dengan kerugian mencapai Rp11,5 miliar dari 207 korban.

Jakarta, 13-14 Desember 2025 – Kasus penipuan wedding organizer (WO) milik Ayu Puspita terbongkar setelah Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka: Ayu Puspita (APD), pemilik dan pengelola utama PT Ayu Puspita Sejahtera, serta Dimas (DHP), staf pemasaran. Keduanya ditangkap dan ditampilkan dalam konferensi pers pada 13 Desember 2025, mengenakan baju tahanan tanpa memberikan keterangan.

Bisnis WO ini dimulai sejak 2016 dan baru berbentuk badan hukum pada 2024. Modus operandi melibatkan penawaran paket pernikahan murah di bawah harga pasaran, dilengkapi fasilitas mewah seperti venue pernikahan fantastis dan bonus bulan madu ke Bali. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menjelaskan bahwa skema ini mirip ponzi, di mana dana klien baru digunakan untuk membayar kewajiban klien lama.

"Untuk menutupi kegiatan yang daftar lebih dahulu, karena nilainya murah. Kemudian dia akan tutupinya dengan pendaftar berikutnya," ujar Iman. Hasil penyidikan mengungkap bahwa uang setoran ratusan calon pengantin dialihkan untuk kepentingan pribadi Ayu. "Baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan-kepentingan pribadi lainnya," tambahnya.

Polisi menerima 207 aduan, terdiri dari 199 pengaduan dan 8 laporan polisi, dengan estimasi kerugian Rp11,5 miliar. Kasus ini dijerat Pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan pengembangan lebih lanjut termasuk tracing aset. Posko pengaduan korban masih dibuka untuk kemungkinan korban tambahan.

Artikel Terkait

Dramatic illustration of KPK officers arresting five suspects during a tax bribery sting operation at North Jakarta Tax Office.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK tangkap lima tersangka suap pajak di Jakarta Utara

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurangan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan melalui operasi tangkap tangan pada 9-10 Januari 2026, terkait pengurangan kewajiban pajak PT Wanatiara Persada dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Uang suap sebesar Rp4 miliar disamarkan melalui kontrak fiktif dan dikonversi menjadi dolar Singapura.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa. Operasi tangkap tangan dilakukan pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan penyitaan uang Rp2,6 miliar. Sudewo diperiksa di Polres Kudus untuk alasan keamanan akibat potensi bentrokan pendukung.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai total Rp2,25 miliar sejak periode jabatannya 2019-2024 dan 2025-2030. Penangkapan dilakukan melalui operasi tangkap tangan pada 19 Januari 2026, diikuti penyitaan uang tunai Rp550 juta. Kasus ini melibatkan dua klaster utama terkait imbalan proyek dan dana CSR di Kota Madiun, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada 18 Desember 2025, yang menjadi OTT kesebelas tahun ini. Tiga jaksa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, dengan dua di antaranya ditahan sementara satu kabur. KPK menyita ratusan juta rupiah terkait kasus tersebut.

Dilaporkan oleh AI

Khairun Nisa atau Nisya (23), perempuan asal Palembang yang menyamar sebagai pramugari Batik Air, ternyata menjadi korban penipuan lowongan kerja palsu. Setelah videonya viral di media sosial, polisi mengamankan dan memeriksanya di Bandara Soekarno-Hatta. Motif penyamaran disebabkan tekanan keluarga dan kerugian Rp30 juta dari scam tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kasus dugaan korupsi Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya mencerminkan kelemahan proses rekrutmen kader di partai politik. Sistem kaderisasi yang lemah memicu mahar politik dan biaya kampanye tinggi pada Pilkada 2024. Hal ini memberatkan kepala daerah untuk mengembalikan modal melalui korupsi.

Dilaporkan oleh AI

Delhi police have busted a cyber fraud syndicate with the arrest of two men, who operated through a network of shell companies to route defrauded money. The syndicate is linked to 176 complaints involving around Rs 180 crore in losses. The accused claim to have worked for Pawan Ruia, a West Bengal industrialist allegedly masterminding a Rs 317 crore scam.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak