Nadiem harap divonis bebas murni dalam kasus korupsi chromebook

Mantan Menteri Nadiem Makarim membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juni 2026. Ia menegaskan seluruh unsur dakwaan korupsi telah dipatahkan dan meminta putusan bebas murni.

Nadiem menyatakan harapannya hanya satu, yaitu vonis bebas murni tanpa opsi lain. Ia menilai keempat unsur korupsi, termasuk kerugian negara dan niat jahat, tidak terbukti dalam persidangan.

Dalam pleidoinya, Nadiem mengklaim program Chromebook justru menghemat anggaran negara Rp3,9 triliun karena memilih sistem operasi gratis. Ia juga menyebut tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan.

Jaksa menuntut Nadiem pidana penjara total 27 tahun 6 bulan serta uang pengganti Rp5,67 triliun. Nadiem menyatakan kecewa karena tuntutan itu tiga kali lipat dari kerugian negara versi BPKP.

Pengamat hukum Fajar Trio menilai argumen penghematan tidak relevan karena dakwaan fokus pada dugaan mark-up harga perangkat keras.

Artikel Terkait

A courtroom scene featuring Nadiem Makarim facing charges in the Chromebook procurement corruption case.
Gambar dihasilkan oleh AI

Nadiem Makarim faces 18-year prison demand in Chromebook case

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Prosecutors have demanded an 18-year prison sentence and Rp5.6 trillion in fines for former Education Minister Nadiem Makarim in the alleged Chromebook procurement corruption case.

Former Education Minister Nadiem Anwar Makarim said he has no regrets about taking the ministerial post even as prosecutors demanded an 18-year prison term in the Chromebook procurement corruption case. He expressed disappointment and heartbreak over the demand after the hearing at the Jakarta Corruption Court on Wednesday.

Dilaporkan oleh AI

Former Education Minister Nadiem Makarim admitted paying Rp15 million to Rp20 million monthly in extra salaries to his special staff from personal funds during his testimony at the Jakarta Corruption Court on Monday.

Former Transport Minister Budi Karya Sumadi testified remotely in the ongoing corruption trial over DJKA railway projects at Medan District Court, denying allegations of tender rigging and fund collection. This follows KPK's investigation, where he was summoned multiple times earlier in 2026.

Dilaporkan oleh AI

The demands hearing for four Denma BAIS TNI members was held today at the Military Court II-08 Jakarta.

The Corruption Eradication Commission seized hundreds of millions of rupiah from Robby Kurniawan, a former expert staff member at the Ministry of Transportation under Budi Karya Sumadi and Dudy Purwagandhi.

Dilaporkan oleh AI

Three TNI soldiers accused of kidnapping and murdering bank branch head MIP apologized tearfully at the Military Court II-08 in Jakarta. They admitted being motivated by promises of Rp 200 million and economic factors. The hearing took place on Tuesday in Cakung, East Jakarta.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak