KPK agents seize stacks of cash and arrest the local chief prosecutor during a sting operation in Hulu Sungai Utara, South Kalimantan.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK sita uang ratusan juta dari OTT di Hulu Sungai Utara

Gambar dihasilkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Enam orang, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri setempat, diamankan dan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Ini merupakan OTT ke-11 KPK pada tahun 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Operasi ini menargetkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, beserta Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari setempat, Asis Budianto, dan empat orang lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan kepada jurnalis di Jakarta pada Jumat bahwa tim mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah. "Tim mengamankan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah," ujarnya. Keenam tersangka telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan akan menjalani pemeriksaan secara intensif.

Menurut Budi Prasetyo, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum keenam orang tersebut sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). OTT ini merupakan yang ke-11 dilakukan KPK sepanjang 2025, setelah sebelumnya menangani kasus-kasus serupa di berbagai daerah seperti Ogan Komering Ulu pada Maret, Sumatera Utara pada Juni, dan Riau pada November.

Latar belakang OTT menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas korupsi, dengan operasi sebelumnya melibatkan pejabat tinggi seperti Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan gubernur provinsi. Pemeriksaan lebih lanjut diharapkan mengungkap jaringan korupsi di wilayah tersebut.

Artikel Terkait

KPK officials seize Rp500 million in cash during a bribery sting operation against Ponorogo Regent Sugiri Sancoko, with suspects and evidence visible in a realistic raid scene.
Gambar dihasilkan oleh AI

KPK sita Rp500 juta dalam OTT bupati Ponorogo

Dilaporkan oleh AI Gambar dihasilkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 7 November 2025, menyita Rp500 juta sebagai bukti. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek rumah sakit. Penangkapan ini melibatkan 13 orang dan merupakan OTT ketujuh KPK tahun ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 tahun 2025 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Operasi ini dilakukan pada Kamis, 18 Desember 2025 malam, termasuk penggeledahan ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan proses masih berlangsung hingga pukul 21.00 WIB.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada 18 Desember 2025, yang menjadi OTT kesebelas tahun ini. Tiga jaksa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan, dengan dua di antaranya ditahan sementara satu kabur. KPK menyita ratusan juta rupiah terkait kasus tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan korupsi pada pembangunan 31 rumah sakit umum daerah (RSUD) di seluruh Indonesia, terkait kasus di RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pendalaman ini dilakukan seiring pengungkapan tersangka baru pada 24 November 2025. Proyek tersebut bagian dari program Kementerian Kesehatan tahun 2025.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan bahwa kontraktor Sarjan memperoleh proyek di Kabupaten Bekasi melalui penjualan nama-nama orang penting sebagai ancaman. Kasus ini terkait dugaan suap kepada Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang. KPK juga menggeledah rumah Sarjan dan menyita dokumen serta perangkat elektronik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan pemberian imbal jasa dari biro haji khusus kepada Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzakki Cholis. Hal ini terkait penyidikan kasus korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Muzakki diduga bertindak sebagai perantara dalam pengajuan kuota tambahan.

Dilaporkan oleh AI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Pelaksana Tugas Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto (SFH) usai menggeledah rumah pribadi dan rumah dinasnya pada 15 Desember 2025. Penggeledahan ini bagian dari penyelidikan korupsi yang berawal dari operasi tangkap tangan pada November lalu yang menangkap gubernur sebelumnya. Penyidik bertujuan mengonfirmasi dokumen dan uang tunai yang disita.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak