Sebuah panel federal yang terdiri dari tiga hakim pada hari Selasa melarang Alabama menggunakan peta daerah pemilihan kongres dukungan Partai Republik untuk pemilu 2026, setelah menemukan bahwa rencana tersebut tercemar oleh diskriminasi rasial yang disengaja terhadap pemilih kulit hitam. Panel tersebut mencakup dua hakim yang ditunjuk oleh Presiden Donald Trump.
Pengadilan federal yang terdiri dari tiga hakim menyatakan bahwa Alabama tidak dapat melanjutkan penggunaan peta daerah pemilihan kongres yang ingin dihidupkan kembali oleh Partai Republik di tingkat negara bagian untuk pemilu paruh waktu 2026, dengan menyimpulkan bahwa rencana tersebut secara sengaja mendiskriminasi pemilih kulit hitam dan melemahkan pengaruh elektoral mereka.
Dalam putusan bulat, Hakim Sirkuit Stanley Marcus serta Hakim Distrik AS Anna Manasco dan Terry Moorer menyatakan bahwa usulan negara bagian untuk beralih ke peta yang disengketakan tersebut tidak dapat digunakan untuk tahap-tahap pemilu kongres Alabama tahun 2026 yang tersisa. Para hakim memerintahkan pejabat negara bagian untuk terus menyelenggarakan pemilu menggunakan peta yang diperintahkan pengadilan yang telah berlaku untuk kontes federal, termasuk pada siklus 2024.
Panel tersebut menyatakan bahwa anggota parlemen Alabama mengetahui bahwa menolak pembentukan distrik tambahan di mana pemilih kulit hitam dapat memilih kandidat pilihan mereka akan melemahkan kekuatan politik kelompok kulit hitam, namun pihak Legislatif tetap mengesahkan rencana tersebut. Para hakim menunjuk pada cara peta tersebut membagi konsentrasi pemilih kulit hitam—termasuk di wilayah Black Belt negara bagian itu—di antara distrik-distrik dengan mayoritas kulit putih.
Keputusan ini menyusul perintah Mahkamah Agung AS baru-baru ini dalam sengketa redistricting terpisah dari Louisiana, yang dikutip oleh Alabama saat mendesak para hakim agar mengizinkan peta negara bagian tersebut diberlakukan. Namun, panel Alabama menyatakan bahwa tindakan Mahkamah Agung tidak mengubah kesimpulan mereka bahwa rencana Alabama tetap tidak diperbolehkan di bawah hukum federal.
Pejabat Alabama telah berpendapat bahwa mengubah peta menjelang pemilu berisiko menimbulkan kebingungan pemilih dan gangguan administratif, sementara penggugat hak pilih menyatakan bahwa negara bagian tersebut telah berulang kali menolak memberikan kesempatan yang adil bagi warga kulit hitam Alabama untuk mendapatkan representasi di Kongres.
